Faktanews.id - Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi mendorong Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI jika Jenderal Andika Perkasa sudah pensiun.
Bursah menyampaikan alasannya kenapa Laksamana Yudo berhak mengisi posisi jabatan Panglima TNI.
“Selama ini tradisinya gantian jadi Panglima TNI dari kesatuan. Tradisi itu jangan diubah. Sekarang kan dari kesatuan Angkatan Darat, sebelumnya juga dari angkatan darat. Pergantian ini sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat bergantian, meskipun dalam penganggkatan Panglima hak prereogatif Presiden. Hal ini sudah tidak sesuai dengan tradisi. Mestinya jabatan pak Andika sebagai panglima diisi oleh Angkatan Laut. .,” ujar Bursah saat dihuhungi wartawan, Selasa (15/11/2022). Tapi itu sudah terjadi.
Penunjukan Panglima TNI memang hak proregatif dan wewenang Presiden. Namun demikian, menurut Bursah, sistem dan tradisi pennjunjukan Panglima TNI yang selama ini sudah berjalan jangan diubah.
“Semua kepala staf itu standar kualifikasi dan kualitasnya hampir sama. Saya tidak ngomong ini baik dan itu tidak. Tapi, sistem dan tradisi pengisian bergantian atas dasar angkatan jabatan Panglima TNI harus dijalankan,” katanya.
Disampaikan Bursah, membangun sistem dan tradisi dalam pengisian jabatan Panglima TNI tidak mudah dan semudah membalikkan telapak tangan. Ini semacam konnvensi. Karenanya, Bursah meminta Jokowi menjalankan sistem dan tradisi yang sudah berjalan selama ini.
“Pak Jokowi mesti melanjutkan tradisi itu karena tidak mudah membangun tradisi itu. Supaya pak Jokowi dikenang baik, kan tidak enak juga kalau suatu saat satu angkatan hubungan dengan pak presiden kurang baik kalau sudah pensiun. Dan semua kepala staf itu baik. Tapi, sekarang urutannya itu dari Angkatan Laut. Biar fair,” tukasnya.
Menurut Bursah, tidak elok jika kursi Panglima TNI hanya diisi dari satu kesatuan secara berturut-turut. Selain menjalankan tradisi yang sudah berjalan, kata Bursah, pengisian jabatan Panglima TNI secara bergiliran juga untuk menjaga psikologi dari masing-masing kepala staf kesatuan. Apalagi, para kepala Staf tidak mungkin ngomong sendiri untuk meminta jabatan Panglima.
“Jadi orang itu menunggu giliran adalah kepastian, Jangan gilirannya dia tiba-tiba muncul angkatan lain. Pasukan TNI itu memang tidak bisa ngomong kayak orang sipil kan. Tapi kan setiap manusia pasti menyimpan sesuatu. Perasaan tidak enak, perasaan sakit hati. Cuma tentara tidak boleh nuntut seperti itu, berda dengan budaya sipil” tambahnya.
“Jadi ikuti tradisi bergantian itu berdasarkan angkatan. Semua kepala staf itu sama standar kualifikasinya, tapi berdasarkan tradisi selama ini jatah Panglima TNI itu dari Angkatan Laut,” pungkas Bursah.
Lebih lanjut, Bursah menjelaskan alasan kenapa Laksamana Yudo layak menjadi Panglima TNI. Menurut Bursah, saat ini dibutuhkan sosok yang memahami geopolitik samudra, hal ini seiring meningkatnya dinamika samudra fasifik dan memanasnya laut china selatan. konflik di kawasan Samudra Pasifik ruang-lingkupnya, Indo-Pasifik juga mencakup kawasan laut Samudra Hindia. Samudra Pasifik Barat, dan Samudra Pasifik Tengah.
"Sesungguhnya Bung Karno dan Sam Ratulagi tahun 1930-an sudah meramalkan pergeseran dinamika geopolitik ini dari Atlantik ke Samudra Pasifik, baik pertahanan-keamanan dan padatnyan lalu lintas perdagangan dunia ada di Samudra Pasipik,“ pungkas Bursah.
Untuk diketahui, Andika akan memasuki masa pensiun kurang dari dua bulan lagi, tepatnya pada Desember 2022 yang akan datang.
