Faktanews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data 10 Provinsi termiskin di Indonesia, Sumatera Selatan (Sumsel) masuk daftar 10 daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi hingga maret 2022 dengan presentase 11,90 persen. Hal itu menuai kritikan dari Harda Belly Aktivis Pergekan dan Demokrasi Asal Sumsel yang kini menetap dijakarta .
Harda, sapaan akrabnya, menyampaikan prihatin dan mempertanyakan kinerja pemerintah mengatasi masalah kemiskinan di Sumsel yang dinilai tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan maupun DPRD Sumatera Selatan .
“Kinerja Pemerintah Sumsel patut dipertanyakan, kalau tidak mampu mengentaskan kemiskinan terus apa yang dikerjakan selama ini?!,” kata Harda dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).
Menurut Harda, data BPS menunjukkan kegagalan pemerintah yang dinahkodai Herman Deru di Sumsel, sehingga kemiskinan masih tinggi di Sumsel.
“Tak terbantahkan lagi, Herman Deru gagal sebagai Gubernur Sumsel” lanjutnya.
Harda merasa tidak aneh dan wajar kemiskinan tidak bisa dituntaskan di Sumsel, karena menurutnya APBD dialokasikan pada proyek yang kurang tepat, seperti pemindahan kantor Gubernur yang terkesan dipaksakan dan menghabiskan anggaran ratusan milyar.
“Kebijakan tidak tepat sasaran, begitulah kalau modusnya hanya pencitraan . APBD dikuras untuk bangun proyek yang tidak tepat dan banyak masalah seperti proyek pemindahan kantor Gubernur yang sama sekali tidak urgen. Proyek yang dipaksakan,” terangnya.
“Sungguh tidak pantas kekayaan alam di Sumsel tidak dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel. Jangan anggap kekayaan alam yang terkandung di bumi Sumsel hanya sebagai obyek eksploitasi oleh kelompok tertentu. Semua harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," lanjut Harda.
Selain itu, Harda juga menyinggung kinerja dari DPRD Sumsel yang dinilai lepas pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Kinerja DPRD Sumsel juga patut dipertanyakan, kami melihatnya kok seakan diam saja, jangan sampai wakil rakyat kita itu menjadi penikmat kekuasaan juga, dan lupa akan fungsinya untuk mengawasi, mengawal program kesejahteraan dan kemajuan di Sumsel," pungkas Harda.
