Faktanews.id - Satu Kader Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel dikabarkan menjadi korban tindakan represif aparat saat dia ikut aksi demonstrasi di simpang lima DPRD Sumatera Selatan. Kader PGK ini dikabarkan dipukul dan diseret hingga terjatuh.
Tindakan represif aparat tersebut kemudian mendapatkan kecaman dari salah satu massa aksi bernama Rama. Rama adalah mahasiswa yang ikut pada aksi demonstrasi.
Dia sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, tidakan represif kepada mahasiswa seharusnya tidak terjadi. Sebab, aksi demonstrasi mahasiswa merupakan penyampaian aspirasi dan dilindungi oleh undang-undang.
“Kami sebagai mahasiswa melihat kejadian tersebut mengecam aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif yang tidak berperikemanusiaan seperti itu,” ungkap Rama.
Hal yang sama disampaikan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia (PB Pemuda Muslim) Harda Belly. Dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turun tangan untuk menyelesaikan kasus tindakan represif aparat kepada kader PGK Sumsel.
“Kasus yang menimpa kader PGK itu harus diselesaikan secara adil. Kapolri harus turun tangan,” Harda di Jakarta, Senin (11/4/2022).
Menurut Harda, aparat yang di bayar dari pajak rakyat seharusnya mengayomi, dan melindungi warga negara, termasuk mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi dan kegelisahan rakyat akibat kebijakan pemerintahan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat.
“Seperti kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar (BBM) dan kenaikan harga-harga sembako yang menambah penderitaan rakyat di tengah pandemi. Bukan malah bertindak represif seperti aparat kepolisian terhadap mahasiswa di Palembang itu,” tegasnya.
Menurut dia, aparat harus bertindak adil, ketika ada kerusuhan di Jakarta dengan pengeroyokan pada dosen UI ade Armando maka hal yang sama harus di lakukan pada kekerasan oleh aparat pada mahasiswa yang sedang aksi juga harus di usut dan di hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Kami mengecam keras tindakan aparat yang represif di lapangan. Tindakan ini melanggar perintah Kapolri Sigit Prabowo yang memerintahkan penanganan demonstrasi dengan 'soft power'. Kami meminta Kapolri untuk menyelesaikan hal secara adil dan terukur sesuai hukum yang berlaku bagi aparat yang melanggar perintah Kapolri di lapangan yang represif pada mahasiswa seperti di Palembang,”tegas Harda.
Harda menghimbau gerakan mahasiswa untuk kembali fokus pada isu yang di usung seperti turunkan harga barang, tolak kenaikan BBM serta tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa Jabatan 3 periode.
"Mahasiswa yang kembali bangkit melawan adalah harapan baru rakyat di tengah budaya menjilat kekuasaan demi kepentingan kelompok dan oligarki yang menguasai pemerintahan. Ayo mahasiswa mari bersatu tuntaskan amanat penderitaan rakyat,” pungkas Harda. (MIF)
