Faktanews.id - Sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal tersebut terungkap pada diskusi bertajuk “Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden" di bilangan Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan, Minggu (27/2/2022) malam.
Hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut adalah Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia Muhtadin Sabili, Mantan Ketum GMKI Korneles Galanjinjinay, dan Ketum DPP GEMA Mathlaul Anwar Ahmad Nawawi.
Muhtadin Sabili menilai bahwa menunda pemilu sama halnya dengan menunda perbaikan, sedangkan memperpanjang masa jabatan presiden justru akan memperpanjang penderitaan rakyat.
Sabili juga menegaskan penolakannya terhadap amandemen konstitusi yang bertujuan memperpanjang jabatan presiden dan menyebutnya sebagai kudeta konstitusi.
"Amandemen yang seperti itu adalah akal-akalan dan merupakan kudeta konstitusi. Saya justru mengusulkan pembubaran Parpol yang mengusulkan ini," tegas Sabili.
Hal yang sama disampaikan Ketum DPP GEMA Mathlaul Anwar Ahmad Nawawi. Dia mengingatkan bahwa konsekuensi dari pengunduran Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini tidak main-main. Menurutnya, wacana itu juga bisa berimplikasi terhadap ratusan kepala derah yang periodesasinya selesai dan berpotensi menuntut hal yang sama.
"Ini adalah kekeliruan, jika dipaksakan kita tidak boleh diam dan harus mengerahkan kekuatan massa mengepung DPR/MPR," kata Nawawi.
Adapun Mantan Ketum GMKI Korneles Galanjinjinay dengan tegas mengatakan bahwa bangsa ini mengalami krisis keteladanan dan negarawan. Dan para Ketua Umum Parpol itu sedang dalam krisis kepercayaan publik yang sangat berat, mereka tidak bisa jadi teladan dalam kepemimpinan politik.
"Jadi dari pada menjadi beban bagi rakyat, menjadi beban bagi generasi muda, saran saya sebaiknya para ketum parpol itu mengudurkan diri dari panggung politik nasional, karna mereka sama sekali tidak berfaedah bagi rakyat, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya," kata Korneles.
Ditegaskan Kornelis, Ketum Parpol yang mengusulkan penundaan pemilu itu tidak punya integritas, etika dan moral politik.
"Mereka mental politisi pecundang, “machiavellian”, sudah terbukti mereka itu tidak dipercaya oleh rakyat, sehingga tidak punya nilai jual, karna itulah mereka ramai-ramai memaikan isu sabotase Pemilu 2024," tegas Kornelis.
Untuk diketahui, diskusi juga dihadiri mantan anggota DPR Bursah Zarnubi, politisi senior Golkar Ariady Achmad, mantan anggota DPR dari Fraksi PAN,
mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Gamari Sutrisno.
Hadir juga Selain itu hadir juga akademisi dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, Praktisi Hukum Umar Husin, serta Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.
