Faktanews.id - DPR RI sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna, Selasa (18/1/2022). Dengan disahkannya UU tersebut maka bisa menjadi pijakan dimulainya proses pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Direktur Indonesian Political Actions (IPA) Andrianto, menyampaikan kritik terkait pembangunan IKN yang membutuhkan dana sekitar Rpp466 triliun-Rp486 triliun secara keseluruhan tersebut.
“Project Ibu Kota Baru adalah maunya oligharkys pengembang,” ujar Andrianfo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu (19/1/2022).
Proses projek IKN, Andrianto meyakini sudah dipersiapkan sejak Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI, Jakarta 2017 lalu. Menurutnya, pembanunan IKN ini bisa jadi sebagai kompensasi kepada pengambang dari dibatalkannya reklamasi teluk Jakarta.
Sebab, Anies membatalkan reklamasi tersebut setelah dia melalui pesta hajatan demokrasi itu, berhasil mengalahkan mengalahkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
“Saat itu ramai berita tentang Reklamasi Jakarta yang ditentang oleh para peduli lingkungan karena ancaman geologis dan geosentris kawasan,” katanya.
Andrianto mengatakan bahwa reklamasi teluk Jakarta pernah menjadi polemik di kalangan masyarakat. Namun, kata Andrianto, Presiden Jokowi pernah meminta masukan kepada pembantunya di kabinet, terkait apakah pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta, bisa dilanjutkan atau tidak.
Andrianto juga mengaitkan pencopotan Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman oleh Jokowi, dengan polemik pembatalan reklamasi tersebut. Rizal Ramli dicopot dari jabatannya setelah 11 bulan bekerja membantu pemerintahan Jokowi-JK.
Rizal Ramli diketahui kerap berseteru dengan Ahok. Rizal dianggap menyetop proyek milik para Pengembang..
“Menko Maritim Rizal Ramli yang menyampaikan ketidakberesan reklamasi. Eh dasar Jokowi yang ada Rizal Ramli ditendang dari Kabinet.
Ramailah berita,” tukasnya.
Sebenarnya, Andrianto menambahkan bahwa projek reklamasi dibatalkan merupakan janji Anies sebelum menjadi orang nomor satu di Jakarta.
“Karena Anis Baswedan dalam debat Pilkada April 2017 terang terangan akan membatalkan reklamasi bila terpilih jadi Gubernur. Inlah Game Changer nya yang buat Anis yang dalam poling cuman urutan buncit setelah AHY dan Ahhok langsung melesat. Jadi isu reklamasi ini yang sangat kelas menengah cukup kena di mata pemilih. tambahnya.
“Setelah Pilpres 2019 setelah merasa cukup kuat tibalah saatnya
bayar kompensasi dari batalnya reklamasi maka bangun IKN inilah perwujudannya,” pungkas Andrianto.
Pembangunan projek IKN tersebut, para pengembang besar adalah Sedayu Group, Podomoro Group, Ciputra, Sinarmas, Alam Sutra Reality dan lain-lain. Menurut Andrianto,
“Ahok sendiri pernah bilang Jokowi tidak bisa jadi presiden tanpa pengembang,” katanya.
Andrianto juga mengatakan masyarakat tidak tertarik membeli tanah di tempat IKN baru tersebut. Lalu siapa yang bakal meramaikan pembelian tanah disekitar IKN yang diberinama Nusantara tersebut
“Yah warga kaya RRC bukan warga kita. Reklamasi juga gitu iklannya gencar di RRC sanah. Pembelinya warga kaya RRC,” tutup Andrianto.
