Faktanews.id - Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial (Kaukus Masyarakat Sipil) siap melakukan audit publik terhadap PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang sahamnya antara lain dimiliki oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Hal itu merupakan respons dari pernyataan LBP terkait dugaan bisnis PCR dirinya bersama kolega nya Menteri BUMN Erick Tohir
“Tim auditor ini kami sebut auditor rakyat adalah tim audit bersama kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan seandainya Pak LBP bersedia untuk diaudit,” kata Ferry Juliantono, salah satu anggota Kaukus Masyarakat Sipil saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11)
Menurut Ferry, LBP tidak perlu mengeluarkan uang dalam proses pelaksanaan audit tersebut. “Silakan LBP, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kantor akuntan publiknya akan kami sediakan dan bersama dengan kami, kami akan membentuk posko pengaduan terkait polemik PCR. Auditor Rakyat itu juga akan menangani permasalahan lain yang terjadi saat pandemi COVID-19. Bisa masalah vaksin, masalah kartu prakerja dan perpanjangan UU Minerba dan sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat,” sebut Ferry.
Seperti di ketahui sebelumnya LBP mengatakan hal yang gampang apakah dirinya ikut berbisnis atau tidak dalam pengadaan tes PCR. “Kalau salah kan nanti gampang saja diaudit,” ujarnya.
Dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil ini hadir beberapa tokoh antara lain mantan penyidik KPK Novel Baswedan, Marwan Batu Bara, Reflly Harun dll.
Di kesempatan yang sama Novel Baswedan menegaskan, Ketika diberitahu rekan-rekan, termasuk Bang Ferry, ada Pak Luhut yang secara terbuka ingin diaudit, saya pikir itu suatu kesempatan yang baik, kita ingin siapa yang bermain itu diusut, diungkap.
Novel mengaku memiliki kualifikasi pendidikan sebagai auditor dan juga mantan penyidik. Novel bahkan sebelumnya sempat melakukan penelitian singkat terkait PCR ini, dengan menemui pihak-pihak yang mengetahui terkait hal ini.
Dari penelitian singkat itu, Novel dan kawan-kawan memahami dengan jelas bahwa ada praktik kolusi dan korupsi disana. Apalagi, PCR di masa pandemi menjadi kebutuhan bagi semua orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
“Ketika semuanya memerlukan, lalu ada pihak-pihak yang memonopoli atau kemudian menguasai, yang dengan penguasaan tersebut harga PCR menjadi mahal, dan ini dibebankan kepada negara dengan pembiayaan COVID dan kita semua, saya yakin ada masyarakat untuk PCR saja sampai berhutang barang kali. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk diusut tuntas,” tegas mantan perwira Polri ini.
