Faktanews.id - Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin memasuki dua tahun. Dalam kurun waktu itu pula demokrasi dianggap hampir mati.
Koalisi Pemerhati Indonesia (Kopiin) turut menyoroti adanya pengekangan dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.
Koordinator Kopiin, Erlangga Abdul Kalam menjelaskan hal tersebut terlihat dari tindakan atau perlakuan aparat kepolisian yang masih banyak melakukan represifitas saat warga sipil sedang menyuarakan aspirasi.
"Pertama pada wilayah kebebasan masyarakat sipil yang semakin memburuk 2 tahun belakangan ini dan itu terlihat jelas dari sering berlanjutnya tindakan represifitas aparat yang coba kita rangkum dalam beberapa data yang ada sepanjang Oktober 2019 - Oktober 2021 ini,” ujar Erlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10/2021).
Kopiin melihat bahwa tidak ada upaya penindakan tegas serta evaluasi terhadap aparat tersebut dari pemerintah. Sehingga dampaknya, hari ini kita melihat banyak masyarakat sipil sering menjadi korban represifitas.
Berhubungan dengan itu, Kopiin juga melihat bahwa pola pelanggaran yang sering sekali dilakukakan oleh aparat kepolisian masih seputar pembubaran massa secara paksa sampai diakhiri penangkapan bahkan pemukulan sewenang-wenang.
"Kita tidak melihat adanya upaya korektif dan evaluatif pemerintah terhadap institusi kepolisian ini,” katanya.
"Sehingga menjadi sesuatu yang wajar jika semakin banyak orang yang mempraktekan kebebasan berekspresi menjadi korban, karena memang different effect itu tak kunjung diberikan pemerintah terhadap kepolisian,” tandas Erlangga.
Erlangga menjelaskan bahwa refresifitas sudah banyak terjadi, seharusnya segera evaluasi dan berikan efek jera. Jika kemudian tidak di evaluasi itu berarti sama halnya dengan pemerintah Jokowi-Ma'ruf melanggengkan brutalitas.
“Tentu ini sangat berbahaya sekali untuk keberlangsungan demokrasi kita” tutur Erlangga.
Parahnya lagi dalam pemerintahan 2 tahun Jokowi-Ma'ruf ini, Kopiin melihat ada pembatasan kebebasan warga sipil di ruang-ruang digital. Dimana marak terjadi serangan digital kepada masyarakat yang aktif bersuara atau mengkritik kinerja pemerintah. Ancaman-ancaman diruang digital itu bermacam-macam jenisnya, salah satunya berupa peretasan akun bahkan intimidasi terhadap individu atau keluarga.
"Sepanjang tahun ini, serangan di ruang digital yang paling banyak terjadi adalah peratasan akun sampai intimidasi terhadap individu yang berani berbicara lantang tentang kinerja pemerintah, khususnya pada isu-isu korupsi dan demokrasi “tandasnya.
“Kopiin berharap di dua tahun kepemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini, sistem demokrasi kita dibenahi. Jangan sampai tahun-tahun berikutnya ada keberlanjutan kasus yang sama,” tutup dia. (ANS)
