Faktanews.id - Pemerintahan itu seperti satu tubuh. Begitu Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengibaratkan kolaborasi Bappenas, Kemensos, Kemendesa dan Kemendagri dalam menggerakkan program Pusat Kesejahteraan Sosial - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Puskesos-SLRT) hingga ke tingkat desa.
"Ini pekerjaan besar kita dan memang tidak mudah karena mencakup lebih 74 ribu desa di lebih 7.000 kecamatan, 514 kab/kota," ujar Dirjen Zudan dalam Webinar Mengembangkan Puskesos - SLRT Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional, Kamis (12/8/2021).
Dirjen Zudan menyampaikan, Dukcapil mengelola big data sebesar 272 juta penduduk by name by address dan terus di update berbasis pelaporan penduduk.
Ia menyebutkan beberapa kendala di lapangan terkait pendataan penduduk rentan, misalnya para perantau yang tidak bertempat tinggal sesuai alamat yang ada dalam database. Contoh, penduduk Kabupaten Tegal, yang sedang bekerja di Jakarta tanpa melaporkan kepindahannya. Jadi seolah yang bersangkutan masih berada di kampung halamannya. Kemudian, penduduk rentan yang belum ada datanya dalam database Dukcapil. Biasanya ini terjadi di komunitas adat terpencil.
"Beberapa waktu lalu Dukcapil turun dengan Bu Risma ke Suku Anak Dalam di Jambi. Kami juga berupaya meningkatkan layanan adminduk ke Papua tetapi saat ini masih terhambat PPKM. Dukcapil sudah melayani pembuatan KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya secara jemput bola ke suku Baduy, suku Dani di Wamena, suku Dayak di perbatasan Kaltara," kata Dirjen Zudan.
Pendataan penduduk rentan adminduk dilakukan secara jemput bola kepada anak jalanan, dan mereka yang tinggal di panti asuhan.
"Problemnya adalah mereka ada yang belum punya NIK, ada yang lupa NIK nya, dia pernah terdata di KK ortunya, lalu kabur dari rumah sehingga nggak inget lagi NIK-nya. jadi seolah belum terdata. Dengan menyebut nama yang benar daatanya bisa di-tracking di database," tutur Dirjen Dukcapil.
Selanjutnya Dukcapil mendata warga binaan di lapas dan rutan. Banyak juga Bang Napi yang mengaku belum punya NIK. Bahkan yang sudah pernah bikin KTP-el pun mengaku belum terdata. Ketika sidik jarinya ditaruh di card reader datanya pun muncul.
"Inilah yang terus dilakukan Dukcapil untuk terus meng-update dan membersihkan data. KTP-el merupakan kunci yang sangat efektif. Sebab kalau sudah berKTP-el setiap penduduk tidak mungkin dibuatkan KTP lagi. Sidik jarinya sudah terkunci di sistem database Dukcapil," kata Prof. Zudan. (RTH)
