Faktanews.id - Pemerintah mengeluarkan Perpres No 14 Tahun 2021. Salah satu isinya adalah adanya sanksi penghentian bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang menolak vaksinasi.
Ketua Departemen Advokasi dan Pelayanan Sosial DPP PKS Akbar Zulfakar menegaskan, menahan bantuan sosial sebuah sanksi adalah tindakan menyengsarakan rakyat.
Akbar menegaskan, bansos bukanlah bentuk hadiah, bonus atau kebaikan hati pemerintah kepada rakyatnya tapi sebuah kewajiban pemerintah kepada rakayatnya. Bantuan sosial adalah hal warga negara yang sudah diatur dalam UU no 11 Tahun 2009
"Sebab dana bantuan itu juga bersumber dari rakyat. Bansos adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang diproyeksikan tahun 2021 bisa double digit. Jadi tidak ada hubungannya sanksi menahan Bansos dengan penolakan masyarakat terhadap vaksin," papar Akbar dalam keterangannya, Jumat (19/2/2021).
Akbar menyebutkan, melakukan manipulasi data penerima bansos atau melakukan korupsi dana bansos seperti yang terjadi di Kemensos beberapa waktu lalu jelas merugikan rakyat. "Apalagi sekarang ditambah menahan dana bansos sebagai bagian dari sanksi, jelas semakin menyengsarakan rakyat," tegasnya.
Akbar menyebut, adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin adalah gambaran adanya ketidakkepercayaan sipil kepada pemerintah. Bagi Akbar, saat ini yang lebih prioritas adalah mengembalikan kepercayaan publik bukan dengan menggelontorkan sanksi, terlebih menyangkut nyawa.
"Pendekatan sanksi saya yakin tidak akan efektif mensukseskan program vaksinasi. Harusnya pemerintah lebih kepada pendekatan persuasif. Pemerintah lebih mengayomi sebagai pelayan publik atau sebagai orang tua kepada anaknya, dengan sosialisasi melibatakan kelompok-kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat dan untuk meyakinkan masyarakat terhadap vaksin, daripada mengancam seperti penguasa menakut-nakuti rakyatnya," bebernya.
Ia menegaskan, sosok pemimpin yang baik akan lebih dituruti rakyatnya dengan alasan dipercaya. "Pemimpin yang baik dituruti rakyatnya karena kepercayaannya bukan karena ancamannya, apalagi di era demokrasi seperti sekarang," ungkap Akbar. Sumber PKS
