-->
    |

Pernyataan Sikap Forum OKP se-Jakarta Terkait Tewasnya Enam Laskar FPI


Faktanews.id - Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum OKP Se-DKI Jakarta menyampaikan pernyataan sikap terkait tewasnya enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) akibat baku tembak dengan aparat kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 pada Senin (7/12/2020) dini hari. 

Keenam yang tergabung dalam Forum OKP se-DKI Jakarta tersebut adalah Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB), Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka Banten, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMAPERSIS), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI).

Abraham perwakilan Forum OKP Se-DKI Jakarta, menyangangkan terjadinya insiden yang menewaskan enam pemuda pengikut Habib Rizieq tersebut. Peristiwa tersebut sangat menyedihkan. Persatuan dan perdamaian harusnya dijunjung tinggi di negeri ini. 

"Masyarakat dibuat bingung oleh peristiwa ini karena ada 2 versi yang sangat berbeda dari kedua belah pihak yaitu pihak Polda Metrojaya mengkalaim diserang oleh pihak FPI dan sebaliknya pihak FPI menyampaikan jika peristiwa itu adalah pembantaian terhadap anggota mereka. Jadi pemerintah pusat selaku pelaksana Negara terutama istana Negara disini harus mengambil tindakan yang adil, arif bijaksana dan tepat, untuk menghindari perpecahan antar anak Bangsa," ujar Abrahan dalam keterangan persnya, Rabu (9/12/2020).

Abraham mengingatkan seluruh elemen bangsa terutama aparat dan pemerintah agar berhati-hati dalam melakukan tindakan. Menurutnya, tidak boleh insiden "berdarah" di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut terulang. 

"Jangan sampai ada peristiwa yang bisa membuat potensi infiltrasi ataupun agitasi dan propaganda kepada kelompok politik ataupun golongan dan masyarakat ditengah perekonomian Indonesia yang sedang minus hari ini. Sebab dalam kondisi satu Negara yang rentan akan banyak kepentingan asing yang ingin menguasai kekayaan Indonesia, nah jangan sampai peristiwa ini dijadikan triger untuk memecah belah Bangsa kita lalu kemudian kekayaan Negara kita diambil asing," katanya.

Abraham menyampaikan, seharusnya aparat melakukan soft power approach dalam menangani kasus ini, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini. Di era modern ini sudah bukan jamannya lagi melakukan hard power approach apalagi terhadap masyarakat sipil. Operasi di tol itu sebenarnya sangat berbahaya, karena disana banyak kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi. "Jadi hal ini perlu di evaluasi ya," ucap abraham.

Abraham juga mendorong dialog antara Presiden Jokowi dan Habib Rizieq. Dialog kedua belah pihak sangat diperlukan dalam rangka mempererat persatuan kesatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia, agar cita cita Indonesia maju bisa terwujud jika masyarakatnya rukun dan damai. Pemimpin harus bersiakp arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan. Apalagi, kata dia, musyawarah adalah ciri adat istiadat Nusantara dan juga termaktub dalam Pancasila sebagai pondasi Negara ini.

"Akan tetapi jika sebaliknya saya rasa kita akan sibuk mengurus konflik dan perseteruan saja sedangkan bangsa lain sudah sampai ke bulan," katanya.

Berikut pernyataan sikap Forum OKP Se-DKI Jakarta yang disampaikan Abraham.

Pertama, ami turut berbela sungkawa atas peristiwa yang terjadi di Indonesia hari ini.

Kedua, meminta Presiden RI untuk bersikap bijaksana terkait penembakan 6 warga sipil di tol karawang, untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di Indonesia.

Ketiga, meminta pemerintah pusat membentuk tim gabungan pencari fakta independen agar peristiwa yang terjadi di tol karawang terungkap secara terang dan adil.

Keempat, meminta masyarakat agar menahan diri dan tidak terprovokasi atas peristiwa yang terjadi di tol karawang.

Kelima, mendukung pertemuan Jokowi dan Habib Rizieq Sihab untuk berdialog dalam rangka menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia.

Keenam, meminta seluruh aparat penegak hukum untuk bersikap bijaksana dalam menyelesaikan perkara ini dan melakukan pendekatan soft power (musyawarah) yang sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila. (HMZ)


Komentar Anda

Berita Terkini