Faktanews.id - Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) melakukan deklarasi pilkada damai dan sehat di jembatan Ampera, Palembang, Selasa (8/12/2020).
Wasekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) PGK M. Huda Prayoga, menjelaskan kegiatan itu digelar dalam rangka mengingatkan masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan saat pilkada berlangsung.
“Tentunya, kami tegak lurus dengan imbuan dan arahan ketua umum DPP PGK Bang Bursah Zarnubi bahwa disiplin akan protokol kesehatan menjadi hal yang sangat urgent dalam pilkada kali ini, karena pilkada sekarang berbeda dengan sebelum-sebelumnya dampak pandemi Covid-19, untuk itu kami akan terus kampanyekan hal ini ke masyarakat,” jelas Huda.
“Selain itu juga, kami meminta masyarakat untuk menjauhi "money politic", politik SARA dan hal-hal lainnya yang bisa menodai dan menciderai berjalannya pesta demokrasi,” sambung Huda.
Pembacaan deklarasi dilakukan oleh Ketua PW Pemuda Muslim Sumsel, Harda Belly. Dalam deklarasi itu, Harda menyebut ada 5 poin penting yang harus dipastikan dalam Pilkada serentak 2020.
Pertama, harus dipastikan Pilkada yang akan berlangsung di 7 Kabupaten Sumsel berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Kedua, tidak boleh ada politik uang dan politisasi SARA.
“Intinya prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil harus dilaksanakan dan harus diberikan kesadaran serta edukasi ke masyarakat agar tidak memilih pemimpin hanya karena dikasih uang makanya politik uang harus dihindari dan yang paling penting tidak boleh ada politisasi SARA,” ujar Harda.
Ketiga, memastikan masyarakat yang melakukan pemilihan harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
“karena pelaksanaan Pilkada dalam situasi pandemi maka harus menjalankan Prokes yaitu dengan makai masker, jaga jarak dan cuci tangan,” tambahnya.
Keempat, masyarakat harus menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Kelima, mengajak masyarakat harus bekerja sama dengan penyelenggara pemilu agar melaporkan apabila ada temuan lapangan terkait pelanggaran pemilu.
“Masyarakat tidak boleh Golput, datang ke TPS dan tentukan pilihan sesuai hati nurani dan apabila ditemukan pelanggaran pemilu, misalkan ada yang ngasih duit untuk memilih calon, laporkan saja agar bisa ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tutup Harda. (ANS)
