Faktanews.id - Banyak temuan bermasalah dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang disalurkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Temuan Bansos bermasalah itu ditemukan setelah komunitas aktivis Jakarta Poros Rawamangun melakukan investigasi.
"Bansos DKI Jakarta ternyata banyak masalah. Terkait Isi natura bantuan yang satu dengan yang lain tidak sama dan kualitas rendah baik harga dan kualitas," ujar Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/12/2020).
Menurut Rudy, pihaknya melakukan investigasi di sejumlah lokasi penyaluran Bansos di lima wilayah kota yang sudah diterima warga. Diketahui, paket bansos yang salurkan Pemrov DKI bergulir sejak Maret hingga Desember 2020 tersebut.
Besaran pagu anggqran bansos yang pernah dirilis oleh Gubernur Anies Baswedan senilai Rp 275 .0000. Namun, menurut Rudy, hal itu tidak sesuai dengan yang ditemukan komonitas aktivis Poros Rawamangun.
"Ditemukan harga pasar bila kita beli eceran maka satu dus Bantuan Bansos DKI sejumlah antara 195 sampai Rp 200 ribu. Padahal menurut laporan besaranya sebesar Rp 275 ribu yang dirilis oleh Pemda itu sendiri yang salurkan kepada kurang lebih 2.4 juta penduduk Jakarta penerima bantuan. Sama jahatnya dengan menteri Sosial yang minggu lalu ditangkap KPK," katanya.
Jika dihitung, sudah sebelas kali program Bansos Covid-19 itu disalurkan kepada warga. Apabila diasumsikan ada selisih Rp50 ribu saja per kardus paket, kata Rudy, maka bisa berada diangka Rp 100 milyar per Ieven dan dikali 11 even distribusi sembako. Hal ini dianggap Rudy sebagai nilai yang cukup fantastis.
"Bantuan tersebut tidak mengindahkan asas kepatutan, murah Dldan tidak berkualitas. Padahal agama mengajarkan barilah vantuan atau bersedekahlah dengan barang atau hartamu yang layak dan yang bagus, paling tidak bersedekahlah dengan apa yang kamu makan," katanya.
Temuan komunitas aktivis Poros Rawamangun tersebut sama dengan temuan Anggota Komisi B DPRD DKI Taufik Azhar.
Saat melakukan reses di wilayah daerah pemilihannya di RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, beberapa hari lalu, dia juga menemukan isi paket bansos DKI kurang layak.
"Kami cek langsung isi dus bansos DKI yang diterima masyarakat di RW 04 Kelurahan Tengaj dari 8-9 item itu nilainya tidak lebih dari Rp 200.000. Jadi ada dugaan korupsi," kata Taufik.
Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Timur ini minta ada penjelasan dari pihak terkait tentang isi, jenis dan banyaknya isi bansos.
"Tujuannya ada tidak ada fitnah. Pak Gubernur Anies harus menjelaskan masalah ini," ucapnya.
