Faktanews.id - Semua elemen masyarakat, khususnya yang berada di Papua dan Papua Barat diminta tidak terprovokasi atas isu perayaan HUT 1 OPM, pada 1 Desember 2020 mendatang.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpaw mengatakan, pemerintah Papua dan Papua Barat tidak mengizinkan adanya kegiatan OPM, termasuk perayaan HUT OPM, karena hal itu menganggu kedaulatan Republik Indonesia, menjelang HUT OPM pada 1 Desember mendatang. Dia menegaskan pihaknya tidak akan mentolelir adanya aktivitas yang berlawanan dengan kepentingan negara.
"Dan akan menindak tegas kalau ada kerumunan massa dalam perayaan HUT 1 Desember yang akan datang, sebab situasinya masih dalam masa pandemi covid 19," ujar Paulus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).
Menurut Paulus, tokoh agama yang berada di Indonesia bagian timur tersebut juga menghimbau masyarakat tidak turut dalam perayaan kegiatan yang melawan kedaulatan Indonesia tersebut.
"OPM sebenarnya bukan berjuang atas nama Papua, melainkan mereka adalah segelintir orang yang dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan asing dan menuntut Papua berpisah dari NKRI. Rakyat pun menolak keberadaan kelompok separatis ini," tegas Paulus.
"Rakyat menolak dengan tegas keberadaan kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan," tandasnya.
Paulus juga meminta masyarakat menjaga Papua untuk tetap berada dalam bingkai NKRI. "NKRI sudah final dan Papua tetap berada di NKRI," tambahnya.
Lebih lanjut Paulus mengajak segenap warga di Provinsi Papua menjaga kedamaian dan hidup rukun. Maka itu, katanya, semua komponen masyarakat harus menghormati aturan dan prosedur yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah agar situasi di Papua akan tetap kondusif. (MMA)
