Faktanews.id - Anggota DPD RI Angelo Wake kako mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Angelo, pembangunan yang diklaim sebagai destinasi wisata super premium tersebut berpotensi memusnahkan komodo dari habitatnya, karena hilangnya keaslian kawasan yang selama telah nyaman dan cocok dengan kehidupan komodo.
"Itu Komodo hidupnya di alam terbuka dan tidak pernah membutuhkan bangunan mewah atau ber-AC di sekitarnya, sehingga konsep pembangunan yang saat ini mulai dijalankan seperti di Pulau Rinca, dapat merusak lingkungan dan komodo sendiri akan musnah dari habitatnya," ujar Angelo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2020).
Beberapa kali Jokowi melakukan kunjungan kerja ke NTT. Teranyar Jokowi kunjugan kerja pada 1 Oktober 2020 lalu. Pada kesempatan itu, Jokowi meninjau pembngan prasarana yang berada di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.
Menurut Angelo, kunjungan kerja Jokowi ke NTT selama ini yang sebagian besar difokuskan di Labuan Bajo dinilai hanya untuk melapangkan kepentingan bisnis pemodal besar karena sebagian besar konsep pembangunan KSPN Labuan Bajo belum menyentuh pariwisata berbasis komunitas, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal, Nusa Tenggara Timur.
"Masa pak Jokowi sering turun ke NTT tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin Masyarakat NTT, ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pengembangan Taman Nasiona Komodo, yang lebih ekologis." katanya.
Lebih lanjut, Angelo menambahkan Jokowi harus bertanggungjawab apabila komodo di sana musnah dari habitatnya karena pembangunan TKN tesebut. Izin pengelola usaha wisata ini adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL), dan PT PT Sinergindo Niagatama. Ketiganya akan mengelola Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Tatawa, dan Pulau Komodo dengan luas konsesi yang berbeda-beda.
"Komodo ini tidak hanya menjadi kebanggaan warga Nusat Tenggara Timur tapi juga kebanggaan bagi dunia. Dan Jokowi harus bertanggungjawab apabila kelak komodo itu sirna dari habitatnya," tambah Angelo.
Tak sampai di situ, Angelo juga mengkiritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, yang tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas, terkait dengan arus distribusi barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan pasar yang besar di Labuan Bajo saat ini dan di masa yang akan datang.
"Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan Pangan Misalnya di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari Multi Plier Effectnya labuan Bajo itu daerah lain, itu yang tidak boleh. Dan itu tugasnya Pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama membahas ini. Harus ada unsur memaksa dari pemerintah kepada investor siapapun yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo, agar harus membina dan memberdayakan masyarakat lokal NTT, dan menjadikan mereka sebagai supplier kebutuhan pangan. tegas Angelo.
Untuk diketahui, pembagunan wisata premium TKN ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 2021. Sebab, Labuan Bajo akan men jadi tuan rumah agenda internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang. (RTH)
