-->
    |

Tito: Pengambil Kebijakan di Daerah Harus Memahami Persoalan Pandemi Covid-19

Faktanews.id -  Pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi dunia sudah jadi masalah besar bagi hampir semua negara. Pandemi ini telah memicu efek domino yang luar biasa. Memukul ekonomi dan keuangan, serta bidang kehidupan lainnya. Tentu dibutuhkan strategi tepat mengatasi itu. Pengambil kebijakan, baik di pusat dan daerah, mesti memahami pandemi Covid-19 dengan baik. Sehingga tepat solusinya.

"Kita para bupati/walikota, para gubernur para menteri, para pemegang yang mempengaruhi kebijakan kepada publik kita harus belajar mengenai itu. Ketika seorang pengambil kebijakan publik adalah seseorang yang harus memahami persoalan makin tahu persoalan makin bisa membuat strategi untuk menghadapinya," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberi arahan dalam cara lauching Gerakan Sejuta Masker dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kuningan yang digelar  di Pendopo Kabupaten Kuningan, Sabtu (15/8/2020).

Karena itu, lanjut Mendagri, dirinya sengaja mengundang Mohammad Indro Cahyono  yang  paham tentang virus Covid-19. Pengetahuan dari Indro Cahyono setidaknya bisa bermanfaat dalam merumuskan strategi yang tepat melawan dan menanggulangi virus Covid-19.

"Ini Mas dr. Indro Cahyono ini beliau ahli virologi yang banyak diskusi sama saya banyak memberikan masukan kepada saya. Saya belajar juga dari literatur sendiri," katanya.

Jadi lanjut Mendagri, cara masuk Covid-19 untuk menular antar manusia ada 3 jalur. Pertama lewat percikkan droplet.

Kedua semburan semburan halus yang namanya aerosol. Sehingga virus bisa menular melalui udara atau airbone. Dan.yang ketiga adalah melalui objek. Ketika objek ini dipegang oleh yang positif kemudian dipegang lagi oleh orang lain, dan dia lantas  memegang hidung atau mata, virusnya bisa berpindah.

"Nah dengan masker ini tiga-tiganya terblok. Kalau masker yang terbaik adalah N95, yang kedua adalah surgical mask. Surgical mask, kelemahan utamanya dipakainya sekali begitu selesai dipakai dibuang. Kita berusaha membantu masyarakat kita dengan masker yang kain. Masker inilah yang harus kita kampanyekan. Bapak presiden memesan khusus kepada para menteri anggota kabinet termasuk kepada Mendagri untuk betul-betul memasifkan penggunaan masker," ujarnya.

Sekarang, kata Mendagri, yang paling penting dalam penanggulangan virus Covid-19 ini, adalah membangun  proteksi perorangan, yaitu dengan cara terbiasa memakai masker. Sebab penelitian menunjukkan penggunaan masker oleh setiap orang terutama pada saat keluar berinteraksi dengan orang lain bisa mengurangi sampai 50 sampai.60 persen penularan.

"Persoalannya sekarang bagaimana kita bisa untuk mensosialisasikan ini. Maka Bapak Presiden mengarahkan betul-betul intensifkan ini karena ini betul-betul, sambil kita menunggu vaksin. Kita doakan vaksin yang sukses, sehingga tahun depan bisa selesai. Kita bisa mengatasi masalah pandemi ini kembali kepada kehidupan yang lebih kita tidak dibatasi tapi sambil menunggu itu kita harus perkuat betul proteksi dan penggunaan masker," katanya.

Membiasakan orang pakai masker, lanjut Mendagri, harus diakui tak mudah. Tidak gampang. Karena ini terkait langsung dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat. Ini tentunya perlu pemahaman dari sisi  ilmu sosiologi yaitu terkait dengan kontrol dan kendali sosial.  Dan kendali sosial ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah tapi harus didukung oleh semua elemen.


"Oleh karena itu saya sampaikan , pertama masker yang dibagikan tolong sebaiknya adalah masker kain supaya bisa dicuci ulang oleh masyarakat dengan sabun. Udah itu sudah cukup membunuh," ujarnya.

Namun, dari kunjungannya ke belasan provinsi, Mendagri mengakui, jika ia melihat  masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker. Katanya, ada dua kemungkinan kenapa masyarakat enggan pakai makser. Pertama karena mereka memang tidak mau pakai masker. Tidak maunya karena mungkin tidak tahu apa gunanya masker itu. Yang kedua karena memang dia tidak mau merasa terganggu. Mengganggu kehidupannya atau  merubah pola hidupnya.

" Makanya kita membuat gerakan bagi masker bagi dulu, soft. Nah pembagiannya seperti apa? Tolong jangan top-down jangan dari APBD dibelikan masker dan kemudian dibagikan begitu saja. Itu tidak menimbulkan kegotongroyongan. Mobilisasi masyarakat kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial. Yang dilakukan adalah pemerintahannya sebagai trigger, pemerintahannya sebagai motor. Oke beli dengan APBD sebagian butuh 1 juta, pemerintah menyiapkan 300 ribu boleh, aetelah itu 700 ribu ajak masyarakat, " ujarnya.

Jadi masyarakat yang mampu di daerah tersebut, entah itu pengusaha, pihak hotel, restoran dan lain-lain, kata Mendagri ikut bergotongroyong dalam gerakan pembagian masker. Jika masker telah tersedia, baru dibagikan dengan menggunakan struktur formal,  baik kecamatan, keurahan sampai ke desa, RT dan RW. Dibagikan jalur formal.

"Dan pesan dari Bapak Presiden khusus kepada kita semua yang birokrat tolong juga sertakan PKK , karena PKK memiliki jaringan sampai ke RT dan RW. Babinsa, Babinkamtibmas mungkin hanya sampai tingkat desa tapi kalau ibu-ibu PKK itu sampai ke tingkat RT dan RW. Dan salah satu keunggulan menurut Pak Doni Monardo kemarin, salah satu keunggulan ibu-ibu ini salah satu budaya kita itu taat kepada ibu-ibu daripada kepada bapak-bapaknya. Jadi manfaatkan jalur PKK," katanya. (RTH)
Komentar Anda

Berita Terkini