"Kalau presiden ingin bertemu dengan kami, kami membuka diri tapi banyak dari kawan-kawan kalau diundang ke istana tidak mau," ujar Din saat konfrensi pers Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2020).
Tokoh-tokoh yang hadir pada konfrensi pers ini diantaranya adalah mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Tamslil Linrung, Moh. Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Andrianto SIP, Ahmad Yani, Adhie Massardi dan tokoh-tokoh lainnya.
Menurut Din, inisiator KAMI tidak mungkin datang ke Istana kendati diundang langsung oleh Jokowi. Sebaliknya, KAMI siap menyampaikan banyak data tentang kondisi bangsa akhir-akhir ini jika Jokowi siap bertemu dengan KAMI di luar Istana negara.
"Apalagi kalau sekedar ngopi-ngopi dan minum-minum teh (di Istana Negara). Itu namanya pencitraan, tentu kami tolak. Jadi kalau mau berdialog siapapun kita terima. Khusus presiden jelas kawan-kawan tidak mau kalau ke Istana. Apalagi hanya sekeder ngopi-ngopi," katanya.
Din juga menegaskan pihaknya akan menyampaikan maklumat kepada Jokowi, MPR, DPR dan DPD RI. Maklumat ini akan dibacakan pada Deklarasi KAMI yang berlangsung di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8/2020) mendatang. Din menegaskan Maklumat ini berisi keprihantinannya terhadap bangsa, khususnya terkait kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, Sumber daya alam, hukum dan ham. Menurutnya, hal yang disuarakan dan diperjuangkan KAMI ini tidak perlu ditanggapi secara sinis.
"Yang paling penting apa yang kami suarakan ini kami dapat pertanggungjawabkan secara akademik. Di sini banyak sekali akademisi, ahli dalam berbagai bidang dan kami sertai dengan data. Dan kami siap berdebat dengan siapapun tentang data itu. Tapi bukan yang sinis ya, menganggap remeh," tegasnya.
Lebih jauh, Din menambahkan bahwa tuntutan yang tertera dalam Maklumat yang akan disampaikan kepada Jokowi, MPR, DPR dan DPD RI tersebut berbasis ilmu pengetahuan. KAMI ingin Indonesia sejahtera dan keadilan sosial terwujud di negara ini.
"Kalau mau berdiskusi, berdebat kami siap karena apa yang kami nyatakan itu berbasis ilmu pengetahuan. Maka tidak usah ada yang sinis. Wah kami ini macam-macam. Jawab saja pertanyaan. Apakah betul kesejahteraan sudah terwujud, sementara angka pengangguran meningkat, angka rakyat miskin banyak sekali," katanya.
Din menyampaikan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 150 juta orang jika merujuk pada kriteria penghasilan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kalau pakai penghasilan 2 dolar AS Perhari seperti kriteria PBB itu 150 juta (orang miskin di Indonesia). Apakah betul itu semua. Nah itu yang harus dijawab, tidak perlu bersikap sinis. Apakah betul ekonomi kita itu nyungsep karena kontraksi minus 5,32 persen. Silakan jawab. Apakah betul telah terjadi resesi, apakah betul pemerinyah tidak serius menanggulangi covid-19 sehingga angkanya melaju belum turun-turun karena tidak serius. Betul enggak penanganan Covid-19 ini terburuk nomor 3 dari bawah dari 193 negara. Jawab saja itu semua tidak usah tuduh macam-macam," katanya. (MMA)
