|

Pandemi Covid-19 Akan Ubah Model Kampanye Konvensional Menjadi Kampanye Daring

Faktanews.id - Pilkada 2020 telah diputuskan untuk ditunda pelaksanaannya dari September menjadi Desember 2020 karena pandemi Covid-19. Beberapa pertimbangan Pilkada 2020 dilakukan Desember 2020 karena terkait anggaran tahun ini yang tidak bisa digunakan untuk tahun depan. Kemudian penundaan hingga tahun depan dianggap terlalu lama kekosongan yang diisi oleh pejabat sementara. Padahal itu bisa berimbas terhadap pelayanan publik karena keterbatasan kewenangan pejabat sementara.

Komisoner KPU Ilham Saputra menyampaikan, meski dilaksanakan pada Desember 2020, pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat. Ilham mengungkapkan, sudah sebagian besar anggaran bisa dicairkan. Pengadaan alat pelindung diri sudah dilakukan. Sehingga tahapan Pilkada 2020 yang sudah memasuki verifikasi calon perseorangan, berdasarkan laporan dari KPU di daerah, sudah dilakukan.

Ada empat tahapan yang krusial terjadi pemaparan Covid-19 di Pilkada 2020. Pertama, verifikasi dukungan calon perseorangan yang sedang berlangsung. Kedua, pemutakhiran data pemilih. Menurut Ilham, tahapan ini krusial karena melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) karena dilakukan secara door to door ke masyarakat. “Apalagi nanti kita undur jadwal pelaksanaannya maka yang berusia 17 tahun nanti pada Desember juga kita akan masukkan ke DPT yang ada,” ujarnya.

Ketiga, tahapan kampanye. KPU saat ini sedang menyiapkan peraturan KPU tentang penyelenggaraan tahapan Pilkada di masa Covid-19. Misalnya, pada tahapan kampenye, salah satunya adalah memperbolehkan pertemuan umum di ruangan tapi yang menghadiri setengah dari kapasitas ruangan tersebut. “Harus menggunakan protokol Covid-19,” imbuhnya.
 
Sementara tahapan keempat adalah tahapan pemungutan suara. “Penting untuk melindungi petugas dan peserta agar tidak terpapar covid-19 ini,” ujar Ilham dalam diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Politika Research & Consulting (PRC) pada Minggu, 28 Juni lalu. Diskusi dipandu oleh News Anchor CNN Indonesia TV Rivana Pratiwi.

Batasan-batasan yang ditetapkan KPU dalam tahapan-tahapan Pilkada 2020 diperkirakan akan mengubah model kampanye dari konvensional menjadi lebih banyak menggunakan kampanye secara daring. Direktur Media dan Komunikasi Politik PRC Dudi Iskandar mengungkapkan bahwa sebelum pandemi ini model komunikasi sudah bergeser secara daring. Hasil survei PRC yang dilakukan pada 28 Januari-3 Februari 2020 menunjukkan kepemilikan ponsel sudah mencapai 58 persen di seluruh Indonesia. Dari jumlah kepemilikan itu, kebanyakan responden menggunakan media sosial WhatsApp sebanyak 46,5 persen. Diikuti oleh Facebook 38,8 persen, YouTube 18,8 persen, Instagram 16,4 persen, dan Twitter 3,8 persen.

“Kebanyakan pemilik smartphone digunakan untuk WA, Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter,” ungkap Dudi. “Pertemuan langsung dialihkan ke pertemuan virtual. Jadi kita memasuki peradaban layar.”

Data PRC terkait kepemilikan ponsel dan akses ke media sosial itu diperoleh dari 2.197 responden di 220 kelurahan/desa. Survei nasional itu menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan survei 95 persen dan margin of error 2,13 persen.

Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo mengatakan, kondisi ini seperti blessing in disguise bagi calon petahana. Karena calon petahana bisa mengoptimalkan dana-dana refokusing pandemi Covid-19 ini untuk membangun brand. Tapi di sisi yang lain, ini tantangan buat calon penantang dan bagi konsultan politik. “Shifting ke konvensional ke digital campaign ini tantangan tersendiri. Harus ada ide dan gagasan bagaimana memenangkan kandidatnya,” ujar Rio.

Dengan kondisi pandemi, kampanye yang mengundang pertemuan umum dengan banyak orang tidak bisa dilakukan. “Tidak ada lagi konser musik yang biasa digelar untuk melibatkan massa yang banyak, atau pasar murah yang biasa dilakukan,” ujarnya.

Sementara kampanye secara daring, kampanye bisa dilakukan dengan melibatkan influencer. Tapi kandidat harus merangkul influencer yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. “Itu jauh lebih efektif daripada sekadar melibatkan influencer artis,” kata Rio.

Kemudian kandidat yang biasanya lebih cenderung menggerakan mesin politik timnya sendiri, lanjut Rio, bisa mengoptimalkan jaringan struktur organisasi partai koalisi. Struktur partai koalisi itu bisa menjangkau hingga pada tingkat terkecil, yakni RT. Kandidat bisa mengoptimalkan jaringan itu sehingga lebih efektif untuk mengantisipasi batasan-batasan berkerumun dalam kampanye Pilkada 2020.

Salah satu bakal calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang ikut dalam diskusi webinar PRC ini mengakui diperlukan inovasi-inovasi dalam berkampanye dalam kondisi pandemi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Danny mengungkapkan masyarakat memiliki harapan untuk bisa berhasil melakukan Pilkada tanpa berkerumun. “Bagaimana kandidat bisa dipilih tanpa bertemu, itu menjadi tantangan Pilkada di era pandemi. Dan itu bisa membalikkan hasilnya menjadi Pilkada berkualitas,” ujarnya.

Wali Kota Makassar periode 2014-2019 ini mengungkapkan batasan-batasan berkampanye dengan protokol kesehatan Covid-19 itu menjadi tantangan bagi kandidat. Karena harus bisa melibatkan keterikatan emosi masyarakat terhadap kandidat tanpa harus bertemu. “Bagaimana mengelola social emotional ini menjadi hal yang utama di pilkada ini,” ujarnya.

Bakal Calon Gubernur Helmi Hasan punya konsep kampanye yang berbeda. Sebagai Wali Kota Bengkulu yang masih menjabat, dia mengakui diuntungkan dengan cukup melakukan kerja sebagai Wali Kota. Di tengah kondisi pandemi, Helmi gencar turun ke masyarakat untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Pemkot Bengulu juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka menangani covid-19. Kita berikan mobil ambulans gratis. Kerja-kerja menangani Covid-19 ini untuk kemanusiaan,” ujarnya.

Selain tetap mengandalkan kampanye konvensional, Helmi juga menjangkau masyarakat menggunakan WhatsApp. “Masyarakat bisa menginformasikan secara langsung ke Wali Kota sesuai kebutuhannya pada masa pandemi ini,” kata Helmi yang juga langsung menyebutkan nomor WhatsApp yang digunakannya pada diskusi webinar itu.

Situasi pandemi ini, Pakar Komunikasi Politik UGM Nyarwi Ahmad mengatakan, menjadikan isu mainstream Covid-19 ini mendominasi bila dibandingkan dengan isu Pilkada dengan muatan lokalnya. Selama pandemi, masyarakat terbiasa menerima program bantuan sosial. Itu menjadi peluang bagi calon petahana untuk dikelola dengan baik. “Bukan hanya bantuannya saja, tapi cara mengelola bantuan itu. Ini demand dari masyarakat. di satu sisi itu menyulitkan calon non incumbent,” ungkap Nyarwi.

Kemudian dari sisi visibilitas kandidat yang bisa membangun brand ketokohan sebagai tokoh ulama atau lainnya, dengan pandemi ini visibilitas ketokohan kandidat menjadi tergeser. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi dalam melakukan metode kampanye yang bergeser dari konvensional ke daring. “Pperlu juga memikirkan inovasi, tidak sekadar teknikal tapi strategi dalam kampanye politik,” ujar Nyarwi.

Berdasarkan data Hootsuite, kata Nyarwi, penggunaan medsos di Indonesia pada Januari 2020 itu menunjukkan durasi orang menggunakan medsos itu di atas rata-rata menonton TV, yakni 3 jam 4 menit. Artinya medsos sudah mengambil alih lama waktu dan rutinitas masyarakat Indonesia. “Masalahnya konten apa yang diakses. Itu perlu dipetakan,” ujarnya. (ANS)
Komentar Anda

Berita Terkini