"BUMN itu jelas disebut milik Negara bukan milik Pemerintah. Pemerintah hanya ex offico pelaksanaan sesuai amanat UU. Sehingga hasilnya buat negara untuk kemakmuran rakyat. Sehingga tidak boleh serampangan, apalgi ada conflict of interest," ujar Andrianto, Rabu (24/6/2020).
Menurut Andrianto, tidak salah jika ada anggapan bahwa Erick Thohir sedang bagi-bagi kekuasaan karena Erick Thohir merupakan ketua Timses Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, sebagai komandan BUMN yang memimipin 148 BUMN induk dengan ribuan anak dan cucu serta cicit dengan Valuasi Asset 5000 an trilun serta menyumbang ke APBN terbesar setelah pajak.
Ditengah pandemi covid gini tentu BUMN menjadi harapan pemulihan ekonomi.
"Namun Erick Thohir sangat tidak krideble yang pertama membawa masuk lagi unsur TNI aktif, misal, Marsekal Madya Andi Fahrul di Komisaris PT Bukit Asam dan Laksamana Madya Ahmad Jamludin di Pelindo 1. Padahal UU No 34/2004 tentang TNI melarang perwira aktif," tandas Andrianto.
Tak sampai di situ, Andrianto juga menyebut Komjen Bambang Sunarwibowo yang menduduki jabatan di PT. Aneka Tambang, Komjen Carlo Brix Tewu di PT. Bukit Asam dan Irjen Arman Depari jadi Komisaris Pelindo 1.
"Ketiganya Perwira aktif Polri yang dalam UU no 2/2002 juga dilarang," papar Andrianto, yang juga aktivis pergerakan dan demokrasi ini.
Andrianto juga menyoroti elit partai yang menduduki jabatan di BUMN. Misalnya, dia menyebut politisi PDI-Perjuangan Dwi Ria Latifa mendiduki jabatan Komisaris BRI, politisi Golkar Rizal Malarangeng menjabat komisaris PT Telkom dan politisi NasDem Irma Suryani Chaniago yang menduduki jabatan komisari di Pelindo II.
"Lalu ada pula Keluarga Pejabat yakni Ahmad Mulia Tarigan jadi Komisaris Pelindo 1, tiada lain Suami dari Sri Wahyuni yang adik kandung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada pula adik kandung Wamendes Budi ari yakni Chandra Arie Setiawan di Komisaris PT Telkom," papar Andrianto.
Sementara dari tokoh masyarakat, Andrianto menyorototi Yeni Wahid. Yeni diketahui mendukung Jokowi saat Pilpres dan kemudian ditunjuk menjadi Komisari PT. Garuda Indonesia (Persero)
"Belum lagi banyaknya pejabat di eselon 1 kementrian, lembaga negara, KSP, Jubir Pres dan lain-lain. Akhirnya BUMN jadi bentuk Neo bancakan yang brutaaal lebih paraah dari era Orba," tukas Andrianto.
Tak sampai di situ, Andrianto juga mengkritik Erick Thohir yang akan menyuntik modal ratusan Triliun ke BUMN.
"Sebagai yang pernah mengabdi di BUMN tidak perlu ada Suntik menyuntik di BUMN. Mending kalau duit ada disuntik ke sektor UMKM," katanya.
Andrianto menegaskan kebijakan Erick Thohir tak boleh didiamkan. Erick Thohir harus dievaluasu karena dia gagal total mengemban jabatan sebagai Menteri BuMN.
"Segera evaluasi Erick Thohir jangan jadi beban Pemerintahan yang butuh image dan kepercayaaan publik. Apapalagekonomi akan berjalan menuju krisis yang lebih parah dari tahun 98. Dibutuhkan figur bersih, kompeten dan profesional di Kementerian BUMN," tutup Andrianto. (MMA)
