Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan atas kenyataan tersebut. Namun menurut hemat kami, yang paling penting dari sekian pertanyaan itu adalah sudahkah kita bertindak secara rasional ?
Dari berbagai catatan, komentar, ulasan, diberbagai media, maupun program aksi yang di lakukan pemerintah, pada umumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak tindakan irasional, tindakan asal'asalan yang kita lakukan. Baik oleh pemerintah, maupun masyarakat. Namun peran penting pemerintah, tentu lebih utama untuk menjadi perhatian kita, karena masyarakat bagaimanapun tindakannya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, jika Rasional, akan di patuhi masyarakat. Namun sebaliknya jika tidak rasional tentu sulit mengajak masyarakat mematuhinya.
Selanjutnya ada tindakan pemerintah yang harus diakui telah rasional. Misalnya yang dilakukan melalui Satgas Nasional yang dipimpin Kepala BNPB. Ada pula tindakan yang irasional, yang dilakukan pemerintah. Misalnya penggunaan anggaran yang Irasional pada program pelatihan kartu pekerja. Anggaran sebesar 20 Trilliun itu seolah menguap entah kemana. Pada anggaran sebesar itu, jika digunakan secara tepat, dalam rangka mengatasi Covi19, pasti memiliki dampak signifikan untuk menekan laju penyebaran covid19. Hal irasional lainnya adalah pelonggaran PSBB yang terlalu dini. Sungguh tidak masuk akal bahwa langkah pelonggaran itu ditempuh, justru disaat semakin meningkatnya ekskalasi penyebaran covid19.
Di sejumlah negara, langkah mengatasi covid19 berlangsung sukses. Kedisiplinan dalam mengikuti protokol kesehatan demikian tinggi. Di mulai dari keteladanan para pejabat pemerintahnya dalam menjalani prosedur kesehatan yang ditetapkan. Pemerintah mereka tidak membuat kebijakan yang mengundang protes dari masyarakat. Karena kebijakan yang tidak tepat, akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, yang berdampak kepada tindakan tidak disiplin dalam masyarakat.
Di negara kita, disamping tingkat kedisiplinan yang rendah, tingkat kepatuhan terhadap protokol yang ditetapkan juga rendah. Juga, terdapat sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan protokol penanganan covid19.
Bukan hanya itu, di tengah pandemi, dimana kedisiplinan, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, justru bermunculan sejumlah kebijakan yang mengusik ketenangan masyarakat. Pengajuan RUU HIP misalnya, atau Pembahasan Omnibuslaw, seharusnya tidak munxul di masa pandemi. Bukan hanya karena waktu yang tidak tepat, materi dan isinya pun sangat tidak Rasional. Demikian halnya dengan masalah Tenaga Kerja Cina, yang dibela bela pemerintah harus bisa masuk, di saat pandemi masih berlangsung, dan disaat PHK massal tengah terjadi.
Sejumlah tindakan Irasional dari pemerintah, termasuk DPR di dalammya itulah yang banyak berkonstrobusi terhadap lemahnya kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat. Dan bahkan telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Memperbaiki keadaan, tidak ada cara lain, pemerintah harus menghentikan semua kebijakan yang Irasional. DPR hentikan Irasionalitas yang snagat nampak dalam polemik RUU HIP. Kalau memang belum bisa berpikir rasional dalam mengatasi persoalan kebangsaan, sebaiknya istirahat saja.
Rasionalitas amat penting di kedepankan. Pembakaran bendera PDI Perjuangan tentu itu tindakan irasional. Tapi apa yang PDI Perjuangan lakukan dalam menginisiasi RUU HIP jauh lebih tidak rasional lagi.
Sudah menjadi Konsensus Nasional bahwa Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 45 itulah Pancasila yang Konstitusional. Akal-akalan darimana kalian masih memperjuangkan agar Pancasila 1 juni yang jadi norma dalam pembuatan Undang-Undang.
Tindakan makar terhadap Konstitusi seperti itu, sangat tidak Rasional dalam praktek penyelenggaran pemerintahan.
Kedepankan Rasionalitas dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Hanya dengan cara itulah karunia Allah akan menyertai kita dalam mengatasi setiap keadaan. Termasuk dalam mengatasi Covid19.
Oleh: Hasanuddin
Penulis tinggal di Depok, Jawa Barat
