Tentunya untuk menekan angka kasus baru, tes masif dibutuhkan untuk memastikan tingkat penyebaran virus. Sedangkan jumlah tes di Indonesia per kasus positif masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Asia. Rencana pengujian yang komprehensif menjadi keharusan untuk segera disusun, agar pemerintah dapat menjalankan kenormalan baru secara bertanggung jawab.
Sesuai arahan Presiden yang meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun kebijakan reformasi kesehatan nasional maka ada beberapa langkah yang akan dijalankan. Bappenas berupaya menyiapkan analisa untuk perencanaan dan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam penanggulangan COVID-19. Untuk menghadapi Covid-19 ini memerlukan strategi, dasar-dasar ilmiah, dan kebijakan yang sistematis untuk menghindari gelombang kedua.
“Pandemi ini belum berakhir apalagi vaksin belum dapat ditentukan ketersediaannya dalam waktu dekat, sehingga kita harus menghadapinya secara strategis, ilmiah, dan sistematis untuk menghindari kemungkinan terjadinya gelombang kedua,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Langkah yang dilakukan oleh Bappenas dalam reformasi kesehatan selain transparansi analisis dasar melalui Dashboard Nasional, ialah berkoordinasi untuk menyusun desain reformasi sitem kesehatan nasional dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya, melakukan koordinasi data melalui Satu Data Nasional, serta kerja sama antar berbagai pihak dalam penyusunan sistem data yang terintegrasi dan real time. (RF)
