Direktur Al Mentra, Karman BM, keputusan politik DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah yang diwakili Kemendagri, dalam rapat kerja soal pesta demokrasi lima tahunan di tingkat lokal tersebut sudah tepat. Hal itu, kata dia, menandakan ada optimisme bahwa Pilkada akan berjalan lancar.
"Keputusan Pilkada 9 Desember 2020 itu merupakan sebuah optimisme politik yang harus kita dukungbdan kawal pelaksanaannya," ujar Karman di Jakarta, Rabu (27/5/2020).
Menurut Karman, pelaksaan Pilkada yang melibatkan 270 daerah nanti harus tetap protokol kesehatan penanganan penademi virus corona atau covid-19 dan sesuai prinsip demokrasi.
"Menurut kami, putusan politik ini sudah tepat, mengingat akan banyak agenda strategis di setiap daerah yang harus tetap jalan. Bila Pilkada ditunda, maka akan menganggu pelaksanaan agenda-agenda strategis tersebut disebabkan periodesasi kepemimpinan kepala daerah sudah selesai," katanya.
Karman menambahkan, jika periodesasi kepala daerah sudah selesai makan akan ditunjuk PLT. Namun demikian, penunjukan PLT kepala daerah tidak memiliki kewenangan seperti kepala daerah itu sendiri.
"Akibatnya urusan-urusan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak tidak terekekusi. Karena kewenangan yang dimiliki seorang PLT tidak sebesar kepala daerah definitif. Akibatnya akan ada masalah baru lagi 270-an daerah yang akan Pilkada," tambah Karman.
Karman yang juga mantan Ketua Umum GPII ini menegaskan semua pihak harus mendukung dan mengawal pelaksanaan Pilkada serengak 2020 nanti.
"Putusan politik sudah, dasar hukum berbentuk Perppu sudah diterbitkan, sekarang tinggal kita tunggu peraturan teknis dari peyelenggara pemilu (Peraturan KPU dan Per Bawaslu)," tandas Karman sambari berharap Indonesia segera bangkit dari Covid-19. (RF)
