Terbaru, mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut mengumumkan Jakarta akan mulai menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Jumat (10/4), setelah sebelumnya disetujui oleh Menteri Kesehatan RI, Agus Terawan. Kabar ini diumumkan langsung di Balai Kota DKI, Selasa (7/4) kemarin.
Menyikapi hal tersebut, Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta memberikan apresiasinya kepada Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Mereka menilai perkembangan demi perkembangan yang diputuskan Gubernur sangat menunjukkan kesigapan serta keseriusan dalam menangani wabah dunia Covid-19 ini.
"Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada Gubernur Pak Anies Baswedan, yang dengan serius telah berjuang menahan laju virus korona. Kalau dilihat dari hari ke harinya, jelas Pemprov DKI sangat progres, tanggap menyikapi. Apalagi di awal-awal kedaruratan tiga minggu yang lalu, kita saksikan per hari ada kebijakan baru, proteksi warga DKI," tutur Maulana Ainul Arsy, Ketua Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta, Rabu (8/4).
Alumni FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menilai sampai hari ini kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh Anies malah nampak jelas lebih maju dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Apalagi terkait aturan diliburkannya sekolah dan perkantoran, meminimalisir keramaian, pembatasan aktivitas rumah ibadah, himbauan memakai masker, pembatasan jalan raya, dan lain-lain yang sudah diumumkan Anies sendiri di Balai Kota DKI tiga minggu lalu.
"Kebijakan pusat tentang PSBB ini, secara prinsip kan sebenarnya sudah dilakukan oleh DKI. Semuanya dengan cepat diumumkan Pak Anies, day to day, hari per hari. Karenanya kami menilai Pemda DKI jelas jauh lebih maju dari pemerintah pusat," tegas Maulana.
Aktivis milenial ini pun menyarankan agar pemerintah pusat beserta kelompok-kelompok pendukungnya menghilangkan prasangka-prasangka politik di tengah bencana dunia seperti sekarang ini. Ia menghimbau kepada seluruh pejabat, khususnya di tingkat pusat, agar lebih menyerap aspirasi pemerintah-pemerintah daerah, termasuk di luar DKI Jakarta yang terkesan sudah banyak yang berjalan sendiri-sendiri oleh sebab minim komando yang jelas dari pusat.
"Kami menilai ada baiknya pusat lebih mendengarkan aspirasi daerah. Sebab langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Meski sempat kecewa dengan ditolaknya permohonan Pemprov DKI terkait penerapan Karantina Wilayah kemarin, kami berharap ke depannya jangan lagi pusat mengambil kebijakan yang sulit dipahami orang, apalagi terlambat," pungkasnya. (RF)
