 |
| (Sidratahta Mukhtar) |
Direktur Tikar Institute Sidratahta Mukhtar, menilai Rakor yang diselenggarakan Kemendagri tersebut merupakan langkah strategis dan timely Tito sebagai orang nomor satu di Kemendagri. Bagaimanapun, kabinet baru perlu menyatukan pikiran dan langkah guna menerjemahkan visi nasional kabinet baru yang disusun presiden Jokowi.
"Dalam mempercepat gerak pembangunan nasional, kuncinya ada pada sinergi dan koordinasi antar kementerian lembaga baik di pusat maupun daerah, bahkan sampai ke jajaran pemerintahan desa," ujar Sidratahta kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).
Sidratahta memberikan apresiasi kepada Mendagri Tito yang bergerak cepat. Karena diakui dia, peran birokrasi pemerintah sangat menentukan bagi pembangunan nasional, tetapi budaya birokrasi kadang lamban dan tak efektif.
"Negara kita ini bangsa besar tetapi menghadapi tantangan kompleks ditengah dinamika dan kompetisi antar bangsa dewasa ini. Karena itu, tata kelola pemerintahan harus efektif," katanya.
Menurut Sidratahta, terobosan Jokowi mengenai pemangkasan jenjang birokrasi pemerintahan adalah satu strategi yang mendorong peran birokrasi pusat dan daerah secara lebih baik lagi, lebih berintegritas dan makin dipercaya publik.
Dan jika mencermati situasi politik, dan keamanan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, Sidratahta mengatakan hal itu menunjukkan perlunya peran Kemendagri dalam deteksi dini dan pencegahan konflik, kekerasan dan gejolak daerah dengan segala motif dan ancaman yang mengitarinya.
"Kita menyadari pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilakukan, akan menghadapi banyak hambatan jika pilar keamanan dalam negeri (Kemendagri) diabaikan. Kunci pencegahanya, Negara harus hadir, dengan meningkatkan keamanan daerah," tandas dosen Ilmu politik UKI ini.
Sidratahta menambahkan selain pembangunan daerah berjalan dengan aman, dan bebas korupsi dan praktek oligarki, juga melalui strategi kepemimpinan birokrasi ala Menteri Tito akan meyakinkan bahwa lebih dari 500 daerah otonom di Indonesia sebagai wilayah nasional yang ramah investasi, ramah usaha dan produktif. Prinsip security to promote prosperity, menjadi landasan utama peran pemerintahan Jokowi saat ini.
“Bisa dikatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian mampu memahami dan menerjemahkan dengan cepat kebijakan dan program strategis presiden Jokowi di periode kedua ini," tambah dia.
Sidratahta yang juga dosen pascasarjana Kajian Terorisme Sekolah Strategis dan Global UI ini mengatakan selain tata kelola daerah dan memastikan good governance di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, juga isu radikalisme yang sudah merasuki system birokrasi harus dihadapi dengan peran Kominda dan Kominpus (komunitas intelijen pusat dan daerah) yang makin baik.
"Mengingat Kemendagri sebagai leading sector yang harus mengkoordinasikan peran semua elemen pemda dan masyarakat daerah dalam rangka cegah tangkal radikalisme, terutama pada sector pendidikan, agama dan social politik daerah," kata Sidratahta. (RF)
