Seminar PGK, Sufmi Dasco: Pemerintahan Jokowi Harus Jeli Melihat Peluang

(Sufmi Dasco Ahmad saat menjadi keynote speaker seminar "Menggelorakan Sumpah Pemuda Dalam Pembangunan Berkelanjutan" di hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2019)

Faktanews.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi keynote speaker seminar bertajuk "Menggelorakan Sumpah Pemuda Dalam Pembangunan Berkelanjutan" di hotel Gren Ali Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Penyelenggara seminar ini adalah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK).

Hadir sebagai narasumber adalah adalah Anggota DPR Farah Puteri Nahlia, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Ketum PB HMI Saddam Al Jihad. Dan diskusi publik ini dihadiri Ketum PGK Bursah Zarnubi dan ratusan pemuda dan mahasiswa lintas kampus.

Sufmi mengatakan, lahirnya bangsa Indonesia melalui ikrar sumpah pemuda adalah satu fase menuju lintasan sejarah selanjutnya. Kesatuan negara kemudian dilahirkan pada tahun 1945 meIaIui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan dikukuhkan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950 melalui Mosi Integral Natsir.

"Proyek Penyatuan ini terus berlanjut dengan lahirnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menegaskan satu kesatuan wilayah Indonesia. Maka setelah lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bangsa Indonesia sebagai kesatuan politik, Republik Indonesia sebagai kesatuan negara, lahirlah Deklarasi Juanda yang menegaskan satu kesatuan wilayah Indonesia," kata Dasco.

Dasco mengatakan, bagaimanapun juga proyeksi penyatuan yang dimulai semenjak Sumpah Pemuda ini harus dilanjutkan dalam proyeksi penyatuan berikutnya. Salah satu yang menjadi masalah besar bagi bangsa ini adalah masih tingginya perbedaan kesejahteraan antar rakyatnya.

"Gini Rasio penduduk Indonesia masih dianggap cukup tinggi yaitu sebesar 0,382 pada bulan Maret 2019. Gini ratio ini Apabila digitalkan menunjukkan angka 0,392 di daerah perkotaan dan 0,317 di kawasan pedesaan," terang Politikus Gerindra itu.

"Angka kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya keras dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dengan demikian proyek pembangunan yang berkelanjutan menjadi penting untuk mengatasi masalah ini pembangunan berkelanjutan akan membawa bangsa ini dalam lintasan sejarah baru penyatuan bidang ekonomi," tambahnya.

Menurut Dasco, peluang dalam proyeksi penyatuan ekonomi ini menemukan momentumnya pada tahun tahun ini. Hal ini ditandai dengan bonus demografi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

"Jumlah penduduk usia produktif saat ini sudah melebihi jumlah penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini mirip dengan massa awal abad 20 di Amerika Serikat dan zaman Restorasi Meiji di Jepang yang akhirnya mendatangkan kemajuan luar biasa pada kedua negara tersebut," terangnya.

Dasco menjelaskan, pada tahun 2020 diperkirakan 52 persen penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif, dan akan terus meningkat dan bertahan hingga tahun 2040an.

"Komposisi penduduk ini tentu saja sebuah anugerah yang tidak boleh disia-siakan dalam lintasan pembangunan bangsa. Penduduk usia produktif harus mampu menanggung beban penduduk usia tidak produktif dengan melahirkan kemajuan-kemajuan di setiap bidang," ungkapnya.

Selain kondisi dalam negeri yang menjadi bahan penentuan kebijakan pembangunan, kata dia, kondisi global juga perlu mendapat perhatian. Penemuan inovasi teknologi baru dalam lingkup revolusi industri keempat dan perubahan perimbangan negara-negara di dunia ini harus mampu dibaca secara tepat agar arah kebijakan bangsa ini tidak salah.

"Beberapa institusi Kredibel tingkat Global sudah memprediksi Indonesia akan menjadi negara besar dalam beberapa tahun mendatang. Diantaranya adalah Price Waterhouse Cooper (PWC) yang memprediksi Indonesia akan berada pada peringkat kelima negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia di hitung Berdasarkan indeks Parity Purchasing Power (PPP), atau paritas daya beli pada tahun 2045, tepat di bawah Jepang," bebernya.

Bahkan, lanjut dia, pada tahun 2050 Indonesia akan berada di posisi keempat negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat berdasarkan indeks PPP.

"Jika diamati keempat negara jangan kekuatan ekonomi terbesar tersebut adalah negara-negara dengan populasi terbesar di dunia. Dengan demikian komposisi dan jumlah penduduk menjadi hal menentukan ke depan," katanya.

"Semua prediksi ini tentu saja membesarkan hati kita. Namun demikian bagaimana kita mampu mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang adalah hal yang paling perlu kita lakukan," katanya.

Dia mengingatkan, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin harus jeli dalam memahami permasalahan ini dan mampu mengoptimalkan peluang yang ada. Menurutnya, ketidakmampuan dalam membaca semangat zaman dan salah dalam membuat kebijakan ke depan, alih-alih mampu mendapatkan buah dari bonus demografi justru akan mendapat bencana demografi.

"Kaum muda jugalah yang akhirnya menjadi penentu akan ke trajectory (lintasan) yang mana bangsa ini ke depan. Proyek penyatuan ekonomi bangsa ini melalui pembangunan yang berkelanjutan tidak akan berhasil apabila pemuda tidak dilibatkan dan dioptimalkan potensinya," pungkasnya. (RF)