Ada empat narasumber hadir pada kesempatan ini. Mereka adalah politik PKPI Silvia Devi Soembarto, pengamat media Ahmad Toha Almansyur, Pengamat Politik Dwi Hidayat dan Waketum GPII Jakarta Saifullah.
Silvia menyarankan agar Jokowo berhati-hati memilih calon menterinya yang bakal duduk di kabinet kerja jilid II. Jokowi jangan mudah dipengaruhi sejumlah pihak untuk merekrut calon pembantunya. Menurut dia, Jokowi harus memilih calon menteri yang berjiwa Pancasila
"Menteri yang kita inginkan berjiwa Pancasila, bisa menjaga pancasila, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat," ujar Silvi.
Selain itu, kata Silvia, siapapun yang dipilih Jokowi menjadi menteri dia harus berintegritas, dan kapabilitas. Kapabilitas. ukurannya kemampuan untuk meraih satu tujuan. Misalnya, kata dia, membangun SDM, pemberdayaan perempuan, dan orang pinter.
"Supaya negara ini maju, bikin terobosan baru. kebijakan-kebijakan baru kayak Menteri Susi. Jangan kaku pada sistem," katanya.
Tak sampai di situ, Silvia menambahkan menteri Jokowi harus loyal. Sang Menteri yang dipilih nantinya harus dapag melindungi Jokowi dari serangan lawan-lawan politik Jokowi sendiri.
"Ituh harapan kita semua. Menunjuk menteri juga jengan kerena balas budi," tandasnya.
Sementara itu, Ahmad Toha Almansyur mengatakan pemilihan menteri merupakan hak proregatif mutlak Jokowi sebagai presiden. Siapapun menteri yang ditunjuk Jokowi harus dihormati.
"Urusan menteri ini kan hak proregatif presiden. Jadi terserah presiden mau pilih siapa," katanya.
Kendati demikian, Toha mengatakan akan ada tarik menarik antar partai koalisi dengan Jokowi dalam perebutan kursi menteri, meskipun pemilihan menteri merupakan hak proregatif presiden.
"Saya yakin tidak ada menteri yang geer meski namanya banyak beredar. Karena sekelas calon Wapres saja dalam hitungan detik berubah," katanya.
Adapun Dwi Hidayat, menyampaikan calon menteri Jokowi tidak cukup hanya pada sosok berintegritas. Soal kapasitas calon menteri juga harus menjadi perhatian bagi Jokowi.
"Menteri harus mampu menyerjemahkan visi-misi presiden. Jadi integritas tidak cukup. Integritas harus dibarengi dengan kapasitas dan kualitas. Apakah programnya itu berkualitas atau tidak," tukas Dwi.
Dwi juga meminta Jokwi menjaga independensi dalam memilih calon pembantunya. Tidak boleh Jokowi patuh pada tekanan-tekanan politik. Tapi pad sisi lain, Jokowi juga harus menghargai kerja keras parpol dan relawannya saat Pilpres.
"Ini momentum bagi Jokowi bagaimana menteri ini tidak ada intervensi. Ini untuk Indonesia yang baik ke depannya," kata Dwi. (RF)
