|

KPK Kembali Didemo untuk Tuntaskan Korupsi PLTU Riau-1

(Massa FRAKSI demo KPK terkait kasus PLTU Riau-1)
Faktanews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didemo segerombolan massa. Massa mengatasnamakan diri sebagai Forum Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI).

Demonstrasi massa ini terkait belum dituntaskannya skandal proyek PLTU Riau-1 oleh KPK. Padahal, sejumlah pihak diduga terlibat pada proyek yang merugikan keuangan negara tersebut.

Koordinator lapangan massa FRAKSI, M.Y. Rangkuti, mengatakan KPK tak boleh pandang bulu memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat pada kasus PLTU Riau-1. KPK, sebagai lembaga penegak hukum, tak boleh takut terhadap siapapun jika hendak menjadikan hukum sebagai panglima keadilan.

Menurut Rangkuti, salah satu nama yang diduga terlibat skandal tersebut adalam Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto. Nama Airlangga masuk pada pusaran kasus itu diungkap Mantan wakil ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, yang sudah menjadi terpidana kasus yang sama.

"Usut tuntas kasus PLTU Riau-1 dan pihak-pihak terkait tanpa tebang pilih. Segera tanggkap dan adili Airlangga Hartarto serta pihak-pihak terkait," kata Rangkuti.

Rangkuti menambahkan Eni Saragih sudah menyebut nama Airlangga. Airlangga diketahui sebagai Ketua Umum Golkar. Eni, kata Rangkuti, pernah menggelar pertemuan membahas proyek PLTU Riau-1. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Airlangga.

Menurut Rangkuti, pertemuan dihadiri Eni, Idrus Marham, Airlangga, Melchias Markus Mekeng, dan bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B. Kotjo.

Rangkuti menamnahkan, Eni sudah menyerahkan bukti-bukti kepada KPK terkait hasil pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1. Menurut Rangkuti, KPK tak boleh diam. Lembaga anti rasuah tersebut harus bergerak aktif.

"Usut tuntas KKN PLN tanpa pandang bulu," papar Rangkuti.

Diketahui, Airlangga dalam berbagai kesempatan membantah pernyataan Eni Saragih. Saat berada di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Rabu, 26 September 2018 silam, misalnya, Airlangga mengatakan dirinya tidak pernah memerintahkan kadernya, termasuk Eni Saragih, mengawal proyek PLTU Riau-1.

"Saya tidak memerintah kader untuk mencari dana yang tidak benar atau melanggar hukum untuk kepentingan ataupun kegiatan partai Golkar," tegas Airlangga kala itu. (RF)

Komentar Anda

Berita Terkini