Hal tersebut disampaikan Ketua Koperasi Pasar (Koppas) HWI Lindeteves Chandra Suwono. Dia menyebut perluasan ganjil genap di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Gunung Sahari, dan Mangga Dua, mestinya tidak diberlakukan. Sebab, kata dia, perluasab sistem ganjil genap di sejumlah titik tersebut bukan solusi mengatasi kemacetan.
Chandra menerangkan, kepadatan lalu lintas di empat wilayah tersebut terjadi karena traffic light. Terlebih, traffic light di kawasan jaraknya berdekatan.
“Gunung Sahari itu dari Glodok, dari Ancol sampai dengan Pasar Senen itu kira-kira jaraknya dua kilometer, itu ada tujuh traffic light, itulah sumber kemacetan sebetulnya,” tutur Chandra saat dijumpai di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Jumat (30/8/2019).
Chandra melanjutkan, kepadatan lalu lintas semakin parah ketika jam sibuk. Meski begitu, kata Chandra, kendaraan yang melintas di empat kawasan tersebut masih bisa berjalan.
“Kalau terkait Gajah Mada dan Hayam Wuruk enggak macet, dia hanya ada ramai ketika jam kantor karena itu masalahnya sama traffic light, tetapi itu kendaraan tetap padat merayap. Tapi gak stuck, gak diam. Oleh karena itu jalan tersebut gak perlu ada ganjil genap,” sarannya.
Masih kata Chandra, perluasan ganjil genap tidak berdampak signifikan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas dibanding dengan membangun flyover.
“Solusinya untuk Jalan Gunung Sahari saya pikir Pak Gubernur harus respons ini, solusinya itu flyover. Seperti di Jembatan Dua dan Jembatan Tiga,” imbuhnya.
Selain itu, Chandra menilai, pengurangan emisi dengan berlakukan sistem ganjil genap kurang tepat. Sebab, polusi tidak hanya disebabkan oleh mobil. Dia menyebut kendaraan roda dua justru menghasilkan emisi lebih banyak.
“Sebetulnya kontribusi mobil (untuk emisi) itu sedikit karena sistem pembakaran mobil itu hampir mendekati zero emission,” terangnya.
“Maaf ya kontribusi sepeda motor untuk emisi itu luar biasa,” katanya.
Di sisi lain, pedagang di kawasan Glodok menyebut kebijakan ganjil genap membuat omzetnya menurun drastis.
“Dengan adanya larangan parkir pun kami sudah turun omzet sudah 50%, ditambah lagi adanya ganjil genap ini bagaimana nasib kami selanjutnya?,” cetus Supriyani.
Dia berharap Pemprov DKI Jakarta mencari solusi agar barang dagangannya laris kembali. Sebab, ratusan warga di Glodok hanya mengais rejeki dengan berdagang.
“Slogan Anies maju kotanya bahagia warganya, ini warganya tidak bahagia malah makin menderita,” imbuhnya.
Di lokasi yang sama, Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Lieus Sungkharisma justru menyarankan agar masalah polusi udara bisa diatasi dengan Gerakan Wagiman (Warga Gila Tanaman).
“Saya lihat kalau Jakarta semuanya buat gerakan Wagiman itu selesai (masalah polusi), hijau, asri, enggak perlu lagi itu perluasan ganjil genap. Karena saya tahu persis ganjil-genap ini diperluas karena polusi Jakarta sudah semakin dasyat,” ucapnya.
Lieus menyebut sebagian besar warga di kawasan Glodok sudah mulai menanam pohon. Mereka sudah mengetahui polusi udara di Jakarta memprihatinkan.
“Jadi saya lihat pedagang, warga di sini, toko-toko itu udah mulai taruh pot, masang pohon, asri itu. Ini kalau kita semua serempak dasyat itu. Jadi kalau gak ada lahan buat tanah pohon bisa di pot. Kalau lahan kosong dihijaukan,” katanya. (RF)
