 |
| (Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono saat membuka acara simposium demokrasi Indonesia di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat) |
Hadir sebagai narasumber adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi dan pengamat politik Pangi Syarwi.
Gatot memaparkan soal kerumitan Pemilu 2019 dengan tingkat permasalahan yang cukup kompleks. Diseburkan, Kompetisi yang keras hingga menguatnya politik identitas sempat dikhawatirkan akan mengancam persatuan bangsa.
Namun bangsa Indonesia berhasil melalui ujian demokrasi ini dengan baik. Polri efektif melakukan diteksi dini dengan menerapkan cooling system di setiap munculnya potensi konflik. Di sisi lain para elit politik juga mempertontonkan etika politik yang beradab dengan terjadinya rekonsiliasi cepat antara pihak pemerintah dengan oposisi yang efeknya terasa hingga akar rumput.
Ketua Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono secara panjang lebar mengulas tantangan masa depan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia telah memilih jalan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus siap dengan segala konsekuensinya.
Dijelaskan Gatot, sejak era reformasi bangsa Indonesia telah mengalami lompatan kemajuan yang luar biasa dalam perjalanan demokrasi. Hal itu ditandai dengan menguatnya partai politik melalui peran legislatif, media massa yang bebas, tegaknya supremasi hukum dan penguatan civil society.
Menurutnya, demokrasi diakui sebagai sistem yang terbaik namun juga memiliki sisi positif-negatif dalam penerapannya. Hal yang positif yaitu adanya prinsip check and balances dan menguatnya peranan rakyat. Sedangkan efek negatifnya adalah mengentalnya primordialisme dan politik indentitas, kebebasan yang kebablasan, dan belum dewasanya masyarakat dalam berdemokrasi.
Ketidakdewasaan masyarakat dalam berdemokrasi dipengaruhi oleh struktur masyarakat itu sendiri. Menurut Gatot, dilema demokrasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masyarakatnya masih didominasi oleh kelas bawah (low class)yang kurang beruntung. Padahal secara teori, demokrasi akan berjalan efektif dan kuat jika diterapkan pada negara yang struktur masyarakatnya didominasi oleh kelas menengah (middle class) dan kelas atas (high class).
Gatot kemudian menjelaskan dinamika demokrasi dalam Pemilu Serentak 2019 yang dikatakannya sebagai paling rumit di dunia. Dalam kapasitasnya sebagai Kasatgas Nusantara, Gatot telah memetakan potensi kerawanan yang muncul seperti adanya money politics, isu SARA, black campaign, ujaran kebencian, hoax dan polarisasi masyarakat.
“Menurut saya yang sangat merisaukan adalah munculnya isu sensitif terhadap persatuan bangsa, yaitu isu SARA yang dimasukkan dalam muatan kampanye. Makanya Satgas Nusantara di antara tugasnya adalah menjadi cooling system (sistem pendingin), itu yang dikerjakan di seluruh Indonesia,” kata Gatot.
Ketika suhu politik panas, lanjut Gatut, Polri berupaya melakukan kegiatan yang dipercaya dapat mendinginkan suasana seperti istighasah, tablik akbar, olahraga, dan perlombaan untuk menghilangkan kejenuhan atas isu politik.
Berkaca dari dinamika politik pada Pemilu 2019, Gatot menilai tantangan paling besar dalam demokrasi Indonesia ke depan adalah menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu dia mengajak semua pihak untuk menghindari penggunaan politik indentitas/primordialisme, menjauhi sikap intoleransi, dan menghindari kabar bohong dan hate speech, termasuk di media sosial.
Di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir pada simposium tersebut, Gatot mewanti-wanti pentingnya menjaga persatuan sesama anak bangsa. Dia mengajak para mahasiswa untuk menatap masa depan ‘Indonesia Emas’ pada tahun 2050. Gatot kemudian mengutip laporan Price Waterhouse Coopers (PWC) yang memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia pada tahun 2030 dan akan menjadi nomor 4 pada tahun 2050 di bawah China, India, dan Amerika Serikat.
Dikatakan Gatot, Indonesia berpotensi menjadi negara maju. Karena itu, persatuan bangsa harus tetap dijaga kokoh dan harus mampu membendung jika ada upaya pecah belah dari pihak luar. Dia menegaskan, isu agama adalah cara paling mudah untuk memecah Indonesia.
“Sekarang ini satu negara untuk menguasai negara lain tidak perlu dilakukan perang secara konvensional, mereka lebih cenderung melaksanakan perang proksi (proxy war). Karena itu kita harus waspada dan menghindari konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa,” kata Gatot.
Bursah menyambut positif atas terjadinya rekonsiliasi elit yang terjadi antara Jokowi-Prabowo sehingga mampu meredakan ketegangan di bawah.
“Secara keseluruhan, pertemuan-pertemuan tokoh politik itu mencairkan masalah negara bangsa,” kata Bursah.
Bursah memberi catatan atas meruncingnya politik identitas dan pertentangan ideologi yang mewarnai diskursus publik dalam Pemilu 2019. Menurutnya, hal itu sebaiknya dihentikan karena akan menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
“Kenapa demokrasi kita lambat maju? Karena kita selalu mempertentangkan Pancasila dengan agama. Coba bandingkan dengan negara lain. Cina misalnya, mereka sudah selesai masalah ideologinya. Sekarang mereka itu lebih mudah memperkokoh persatuan sehingga ekonomi Cina luar biasa,” kata Bursah.
Hal senada juga disampaikan analis politik Pangi Syarwi. Menurutnya, Indonesia telah memutuskan untuk tidak menjadi negara agama, tetapi negara demokratis dengan pijakan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
“Tetapi harus hati-hati betul jangan gunakan Pancasila untuk kepentingan elektoral. Dulu di masa Orde Baru, ideologi yang disucikan, bukan agama. Pancasila disalahgunakan oleh negara untuk kepentingan lain,” kata Pangi.
Karena itu dia meminta Pancasila tidak boleh ditarik ke politik, tapi ditempatkan sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Pancasila bukan untuk kepentingan pragmatis sehingga tidak perlu ada slogan ‘saya Pancasila, anda bukan’, karena Pancasila sejatinya bukan perkataan tapi perbuatan,” kata Pangi. (RF)
