|

Aktivis 98: Ada Motif Aneh di Balik OTT KPK Terkait Rencana Impor Bawang Putih

Faktanews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa Anggota DPR dari Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra setelah asisten Nyoman terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap impor bawang putih.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98, Anto Kusumayuda menilai kinerja KPK dalam memberantas korupsi harus diapresiasi. Kendati demikian, dia mengatakan ada motif aneh dibalik OTT KPK dalam kasus impor bawang putih tersebut.

"Ada motif aneh di balik OTT KPK terkait rencana impor bawang putih. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk KPK, tidak hanya cukup disana harus terus kejar kasus kasus besar, diantaranya kasus skandal Petral, kasus BLBI dll," ujar Anto dalam siaran persnya, Kamis (8/8/2019).

Diketahui, OTT asisten Nyoman bersama 10 orang lainnya terkait soal impor bersamaan waktunya dengan hajatan Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang digelar di Bali. Anto pun mempertanyakan hal itu karena sudah dua kali PDIP menggelar Kongres di Bali dan kader PDIP berurusan dengan KPK.

"Pernah terjadi juga pada Kongres PDIP yang lalu, ada apa ? Ada sesuatu yang aneh? Apakah direncanakan dan disengaja ada kepentingan konspirasi politik yang tidak disadari KPK untuk menjatuhkan wibawa PDIP dan Ibu Mega yang sedang mempersatukan Indonesia dalam jalan Rekonsiliasi Nasional," tandas dia.

Anto meminta agar Megawati sebagai Ketum PDI-Perjuangan menindak tegas Nyoman sesuai AD/ART partai dan menyerahkan kasus Nyoman sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, Anto meminta KPK harus selalu waspada, independen jangan sampai terjebak pada sebuah konspirasi politik untuk menjatuhkan sebuah gerakan nasional rekonsiliasi nasional yang sedang dibangun Megawati dan Prabowo, serta kemungkinan bersatunya Gerindra dan PDI-Perjuangan.

"Jangan sampai KPK secara tidak sadar dimanfaatkan dalam sebuah operasi konspirasi besar untuk menjatuhkan Ibu Mega dan PDIP dengan goal politiknya akan menggagalkan rekonsiliasi nasional yang sedang dibangun Ibu Mega dan Bapak Prabowo,"  tukas dia.

"KPK harus tetap konsisten dalam jalan lurus pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk menuntaskan kasus kasus skandal besar korupsi, tanpa pandang bulu," katanya. (RF)
Komentar Anda

Berita Terkini