"Aparartur semakin kejam pada rakyatnya. Jadi kalau 8 korban yang tewas kemarin itu memang harus dibentuk TPF," ujar Syamsuddin.
Hal tersebut disampaikan Syamsuddin saat menjadi pembicara "Focus Group Discussion bertajuk "Lima konsensus Dasar Bernegara Sebagai Upaya Pemersatu Bangsa" di sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).
Menurut Syamsuddin, pembentukan TPF tersebut dapat diinisiasi oleh Komnas HAM dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki integritas dan independen. Komnas HAM sudah diberi amanat oleh UU, jika ingin membentuk TPF atas tewasnya 8 orang dalam aksi 21-22 Mei 2019 lalu.
"Tim ini tidak boleh pelaku mengusut pelaku dari korps yang sama. Tim ini harus independen. Komnas HAM diberi amanat UU. Yang boleh menjadi lead Tim TPF berkolaborasi dengan tokoh-tokoh nasional yang lain, yang independen, yang dipercaya, baru hasilnya bisa dipercaya itu," tandasnya.
Syamsuddin yang juga eks Ketua PBHI ini mengaku sudah mendengar informasi perihal akan dibentuknya TPF Komnas HAM dan Kepolisian dalam mengusut tewasnya 8 korban jiwa manusia pada aksi demonstrasi di depan Gedung Bawaslu dan sejumlah titik di Jakarta itu.
"Itu enggak mungkinlah. Faktanya ditemukan tapi hasilnya tak pernah ada. Itu yang banyak sekarang. Jadi TPF itu harus independen, tokoh yang dipercaya. Karena kalau tidak dipercaya sebagus apapun hasilnya enggak bisa," katanya. (RF)
