Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. KNPI akan terus mendorong persatuan dan kesatuan bangsa yang berideologi Pancasila ini. Haris tidak mempersoalkan adanya aksi demonstrasi, selama massa tidak melakukan aksi anarkis. Apalagi, massa aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21-22 Mei 2019 kemarin adalah anak-anak muda.
"Kalau liat Pilpres kali ini bentuknya saling curiga, saling menyalahkan. Demo-demo ini muncul terhadap pemaksaan terhadap kandidatnya masing-masing. Nah, saya berharap yan menang (Pilpres) jangan jumawa, yang kalah juga harus bisa menerima kekalahannya dan itu harus diumumkan ke pendukung-pendukungnya. Jadi tidak ada yang namanya perpecahan," ujar Haris.
Hal tersebut disampaikan Haris kepada wartawan disela-sela buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim di kantor DPP KNPI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).
Menurut Haris, ancaman akan terpecahnya persatuan dan keberagaman Indonesia bermula salah satunya ketika ada dua pasangan Capres-Cawapres yang ditetapkan, seperti pada 2019 ini. Pasangan Capres-Cawapres mestinya lebih dari dua pasangan, sehingga gesekan antar pendukung tidak memanas di kala mengkampanyekan jagoannya.
"Dan saya juga mengkritik KPU, kalau bisa calonnya bukannya hanya dua saja. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini berbagai macam suku, berbagai macam agama. Jadi dua kandidat ini sangat rawan untuk pecah, disintegrasi ini sangat rawan sekali terjadi jika hanya dua kandidat. Saya menyarankan untuk pemilu berikutnya minimal tiga kandidat," tegas Haris.
Lebih lanjut, Haris menambahkan KNPI akan menjadi penengah di masing-masing pendukung Capres-Cawapres. Haris sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah eks Ketua Umum dan Ketum Organisasi Kepemudaan, untuk rekonsiliasi nasional.
"KNPI hari ini sepakat dan kemarin kita sudah berjumpa dengan mantan-mantan ketua umum. Kita akan coba untuk memfasilitasi melakukan rekonsiliasi nasional, kita akan muter ke tokoh-tokoh bangsa. Hari ini bagaimanapun Indonesia ini sangat rawan untuk pecah, sudah ada dititik nadir karena peta Pilpres kemarin itu terbaginya sangat signifikan untuk kita bisa terpecah belah," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Politik Dalam Negeri DPP KNPI, Dikson Ringo. Dikson kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, kebebasan berbicara dan berserikat diatur oleh konstitusi. Setiap sikap dan tindakan warga bangsa dijamin dan dilindungi konstitusi dan undang-undang selama berada dalam kerangka pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dan semua pihak harus bertekad menyelesaikan semua hukum dan sengketa Pemilu 2019 melalui mekanisme hukum dan dengan cara-cara yang bijak.
"Mengajak semua pihak kembali ke jatidiri bangsa Indonesia yang mengedepankan dialog dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah kebangsaan, dan secara khusus meminta Pemuda Indonesia sebagai elemen perekat Bangsa Indonesia agar senantiasa mengajak semua pihak untuk bertekad dan berpegang pada Sumpah Pemuda: Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa yakni Indonesia," katanya. (RF)
