“Ini dibuktikan dengan menurunnya fenomena laporan gugatan ke MK,” ujar Fritz dalam acara diskusi media di Hotel Milenium, Jakarta, Selasa (28/5).
Hal ini, kata Fritz, lantaran pihak Panwascam dan Bawaslu pada gelaran Pemilu tahun ini lebih berpengalaman dibandingkan pada Pemilu 2014 lalu. Mereka telah berpengalaman mengawasi Pilkada serentak.
“Untuk Panwascam 2014 baru dimunculkan beberapa bulan sebelum Pemilu. Sedangkan sekarang 2019 mereka sudah direkrut sejak Oktober 2017, mereka sudah melewati Pilkada,” jelasnya.
Bawaslu, lanjut Fritz, juga telah membuat kajian dan investigasi terkait pengawasan pelaksanaan Pemilu. Salah satu yang jadi fokus pengawasan ialah soal dana kampanye.
“Sumbangan juga tidak hanya berupa uang. Yang berupa barang dan jasa juga harus dicatat dalam laporan. Makanya kita awasi bener,” tegasnya.
Bukan hanya laporan akhir penerimaan dan pengeluaran, tapi mulai dari pembukaan rekening, siapa yang memberikan sumbangan, hingga penggunaannya juga terus diawasi.
“Kalau lihat laporan. Maka kita kaji, ini masuk kategori yang mana. Misalnya soal sumber dana, apakah sumbangan yang sah atau tidak. Kalau ada dana sumbangan dari asing kan tidak boleh dan sebagainya,” tukasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014, permohonan gugatan hasil Pemilu tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi cenderung turun.
“Kalau kita bandingkan dengan Pemilu 2014 yang memiliki 903 pemohonan, di Pemilu 2019, ada 340 permohonan gugatan Pileg. Padahal tahun 2014 ada 12 parpol, dan saat ini ada 16 Parpol, ini peran pengawasan yang kami lakukan,” katanya. (Tri)
