Koordinator Forum Rembuk Nasional Aktivis 98, Wahab Talouhu mengatakan data transaksi yang mencurigakan tersebut terkait dugaan aliran dana dari perusahaan asing untuk kepentingan Pilpres 2019.
"Kami minta PPATK sesuai kewenangannya pro-aktif memberikan data transaksi mencurigakan itu kepada lembaga penegak hukum lain. Ada KPK dan Polisi," ujar Wahab pada konfrensi pers di Restoran Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Menurut Wahab, PPATK memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 8. Dengan kewenangan itu, kata Wahab, PPATK harus terbuka dan menyerahkan data kepada KPK maupun pihak kepolisian.
"UU No 8 kewenangan PPATK mendengar laporan, melakukan investigasi, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib," tandas dia.
Wahab juga menambahkan bahwa forum rembuk aktivis nasional 98 juga akan mendatangi PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi mencurigakan dari aliran dana asing untuk Pilpres ini.
"Iya kami akan datang ke PPTK. Kami masih kumpulkan bukti dan invetagasi," tambah dia.
Selain itu, Wahab juga minta Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi pelanggaran, khususnya money politik, dalam pesta demokrasi ini. Menurut dia, transaksi mencurigakan yang mengalir dari perusahaan asing harus diantisipasi.
"Misi suci aktivis 98 ini bagaimana Pilpres ini damai, tanpa politik uang, hura-hara, politik yang bermartabat. Kami ingin Pilpres ini super damai. Transaksi itu membuat kami terganggu dan kami punya kecurgiaan ini bagian dari money politik atau pencucian uang," tandasnya.
Menurut Wahab, sangat berbaya apabila dugaan transaksi mencurigakan tersebut tidak diungkap. Sebab, kata dia, jumlahnya cukup besar dan bisa dipergunakan untuk kepentingan Pilpres.
"Ada dugaan kita uang yang besar ini bisa dipakai untuk mobilisasi massa, memanipulasi penghitungan suara, dan bisa menciptakan instabilisasi. Kami resah, kami aktivis, kami melahirkan reformasi. Kami ingin Pilpres ini super damai, tanpa politik uang," kata dia.
Untuk diketahui, hadir pada kesempatan ini adalah Wahab Talouhu, Ari Purnama,
Selbi, Hengki Kurniawan, Nuryaman Beri, Akhir Nasution, Deki dari YAI, Eli Salomo dari ISTN, Ali Nuryasin, Abdullah Taruna dari Famred dan aktivis 98 lainnya. (RF)
