 |
| (Abdul Rasyid) |
"Pembedaan warna ini rawan memicu konflik horizontal, atau memang inikah sebenarnya yang dituju Jokowi?," tanya Rasyid melalui keterangan persnya, Rabu (27/3/2019).
Rasyid mencontohkan konflik horizontal karena perbedaan warna baju dalam Pemilu di Thialand dan Pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru.
"Perkara pembelahan pemilih berdasar baju mengingatkan kita pada konflik horizontal yang tajam dan cukup lama di Thailand paska Pemilu Taksin, baju kuning vs baju merah. Ide seperti ini pernah terjadi di Indonesia jaman Orba, ketika cuma ada 3 kontestan pemilu, Baju Kuning Golkar, Hijau PPP dan Merah PDI," katanya.
Lebih lanjut, Rasyid menambahkan bahwa yang layak menggunakan baju warna putih adalah mereka yang jujur dan berakal sehat. Sementara itu, kata Rasyid, siapa yang hendak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan jas.
"Memangnya mau kondangan? Ide itu harus memikirkan kepentingan rakyat, katanya Kebhinekaan yang artinya adalah keberagaman? Kok mau diseragamkan?," tambah dia.
Jokowi sebelumnya meminta agar rakyat tidak salah memilih Capres-Cawapres ketika datang ke TPS. Hal ini disampaikan Jokowi dalam kampanye terbuka di Bundaran Bukit Gelanggang, Selasa (26/3/2019).
Diketahui, Jokowi-Ma'ruf sebagai Capres-Cawapres menggunakan baju warna putih pada kertas suara Pilpres.
"Coblos itu bajunya putih karena kita adalah putih. Putih adalah kita. Jokowi. Kalau pakai jas, mahal dan jas itu pakaian Eropa, Amerika, orang Indonesia cukup pake baju yang murah, baju putih seperti yang saya pakai," katanya. (RF)
