|

Bursah Zarnubi Bicara Sistem Demokrasi, Literasi Hingga Hoaks

(Dari kiri Hendardi, Brigjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, Bursah Zarnubi, Adi Prayitno dan Effendy Ghazali dalam diskusi interaktif nasional dan deklarasi Pemilu damai di Hotel Bidakara 2 Februari 2019)
FaktaNews.id - Sekitar 600-an orang hadir pada diskusi interaktif nasional dan deklarasi Pemilu Damai Tanpa Hoaks, Tanpa Ujaran Kebencian, Tanpa Isu SARA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2019).

Penyelenggara acara adalah Keluarga Besar Putra Putri ( KBPP) Polri dengan menghadirkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sebagai keynote speaker.

Diskusi interaktif berjudul "Merangkai Kebersamaan Demi Terjaganya Keutuhan NKRI". Hadir sebagai pembicara adalah Ketum PGK Bursah Zarnubi, Ketua Setara Institute Hendardi, Pengamat Politik Adi Prayitno, dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Albertus Rachmad Wibowo. Sementara pakar komunikasi Effendy Ghazali bertindak sebagai moderator.

Bursah Zarnubi menyoroti maraknya hoaks atau berita bohong dan kondisi politik tanah air yang tidak kondusif akhir-akhir ini. Menjelang pelaksanaan Pilpres yang bakal berlangsung pada 17 April 2019 nanti, kata Bursah, Indonesia sebagai bangsa seolah terpecah, karena sistem yang dibangun partai politik secara kelembagaan tidak tertata dalam membangun sistem demokrasi.

"Demokrasi kita belum mapan. Padahal, Partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Penataan kelembagaan parpol kita sejak berdiri belum mengadopsi nilai-nilai modern yang rasional dalam memecahkan persoalan bangsa kita," papar Bursah.

Menurut Bursah, tidak tertatanya parpol secara kelembagaan, terutama dalam membangun sarana komunikasi, rekrutmen, menajemen konflik, dan pengaturan pertikaian, dapat melahirkan sejumlah persoalan.

"Itu sebabnya komunikasi politik kita buruk, partai politik tidak mengakar, rekrutmen sangat buruk, maka akhirnya bangsa kita kayak terbelah, kenapa?," tanya bursah.
Bursah mengatakan anak bangsa tampak terpecah belah, terutama dalam Pemilu Serentak ini, disebabkan karena Ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold cukup tinggi, Sehinga hanya  ada dua pasangan pilpres

"Kalau ada 3 pasang (capres-cawapres) ada alternatif, situasi nasional kita tidak seperti sekarang ini. Sangat panas dan menenggangkan Dinamikanya juga dipastikan akan berbeda.

Mestinya Presidential Threshold kita cukup 10 persen atau di nolkan saja,  sehingga  dinamika politik kita bagus. Jadi ada  kesalahan kita dalam menata sistem demoktasi," katanya.

"Begitu juga dengan munculnya hoaks. Hoak itu muncul karena dimainkan oleh orang pinter dan memiliki tujuan tertentu,  tapi yang membroadcast atau menyebarkan kebanyakan masyarakat  kurang literasi," pungkasnya.

Menurut dia, Indonesia sebagai sebuah bangsa memang mengalami krisis literasi. Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari tingkat peradaban literasi Indonesia yang menempati rangking 60.

"Menurut UNESSCO, dari 1000 orang hanya 1 orang yang membaca buku. Dan dari 1 orang itu durasi membacanya hanya 35 sampai 59 menit. Itu rendah sekali. Pasahal menurut UNESSCO suatu peradaban bisa maju berkembang kalau penduduknya membaca buku 4 sampai 5 jam dalam sehari. Dan setiap orang memiliki 3 buku yang dibaca," katanya.
Menurut Bursah, rendahnya literasi bangsa kita juga karena faktor tidak bekerjanya partai khususnya dalam edukasi politik dan sosialisasi  politik. Itu juga sebabnya kenapa rakyat mudah terprovokasi, dan partai juga kesulitan melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan nasional. Padahal, kata Bursah, berdirinya partai politik, sama halnya dengan TNI-Polri, untuk mengartikulasikan dan mengaggregasikan seluruh kepentingan nasional sampai tingkat desa.

"Jadi kalau ada tiga kekuatan, TNI, Polri dan partai politik, didukung komunikasi politik yang baik, Maka Hoaks  ini akan dapat diatasi disamping menumbuhkan  literasi kita lebih baik lagi, meskipun hoaks tidak mungkin dihilangkan" tukas aktivis senior pergerakan ini.

Dalam kesempatan itu, Bursah juga menyampaikan dirinya tidak setuju jika  penanganan penyerbaran hoaks hanya ditindak secara hukum.

"Tapi perlu penanganan secara komprehensif, terutama membudayakan praktek demokrasi yanf modern  dan peningkatan literasi disemua aspek", demikian Bursah.(RF)
Komentar Anda

Berita Terkini