|

Elektabilitas Jokowi Dinilai Berpotensi Naik, Karena Faktor Ini

(Capres Jokowi didampingi Tim Kampanye Nasional)
FaktaNews.id - Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai sejumlah program populis yang ditawarkan capres 01Joko Widodo cukup menarik. Menurut dia, program tersebut dapat menaikkan elektabilitas Jokowi.

Disebutkan Karyono, dalam kampanyenya, kini Jokowi tidak hanya memaparkan capaian pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya, tapi sudah membuat proyeksi ke depan dengan membuat program-program populis dan mendasar seperti meningkatkan kualitas pendidikan dengan menawarkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kuliah.

"Ini berarti ada peningkatan dari Program KIP sebelumnya yaitu sampai SLTA. Program populis Jokowi berpotensi naikkan elektabilitas," ujar Karyono dalam keterangannya, Senin (25/2/2019).

Menurut Karyono, yang menarik lagi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi. Program ini nampaknya sebagai paket kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah.

"Ketiga program tersebut mencerminkan karakter Jokowi sebagai pemimpin populis. Namun demikian program tersebut tak lepas dari  strategi untuk mendulang suara dalam pilpres 2019," tandas dia.

Karyono menambahkan biasanya, program-program populis sangat disukai masyarakat. Karenanya, program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat. Sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik dan semakin mantap untuk memilih pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Dalam kontestasi politik elektoral, menjual program untuk mempersuasi pemilih adalah keniscayaan sejauh tidak menabrak undang-undang dan peraturan. Selain itu, yang perlu digarisbawahi, bahwa program yang dijanjikan harus realistis dan logis, artinya program tersebut bisa dilaksanakan," tukas dia.

 Selain itu, Karyono menambahkan yang perlu diingat kandidat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik -yang harus dibuktikan.

"Oleh janji tersebut tidak bisa diwujudkan maka akan mendapat sanksi sosial," demikian Karyono. (RF)



Komentar Anda

Berita Terkini