 |
| (Bursah Zarnubi saat menjadi pembicara diskusi publik "Demokrasi Tanpa Hoak" di Gedung Juang 45 Menteng) |
Pada awal penyampaiannya, Bursah berbicara sejarah demokrasi. Ia mengatakan bahwa demokrasi merupakan satu istilah yang sudah muncul sejak zaman Athena Yunani, 2400 tahun yang lalu.
Hal ini disampaikan Bursah di hadapan ratusan peserta diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan pimpinan pusat Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (DPP LAMI).
"Tapi kalau kita simpulkan dari berbagai teori, demokrasi itu merupakan satu sistem dimana seluruh masyarakat terlibat berpartisipasi di dalam kegiatan politik yang memiliki prinsip kebebasan berkumpul, berpendapat, berserikat, berekspresi, melakukan Pemilu berkala. Pemilunya yang jujur, bebas, dan setiap kandidat bebas bersaing, terbukanya informasi, kebebasan pers.
Menurut Bursah, prinsip-prinsip demokrasi tak boleh dikotori oleh hal-hal negatif. Ia harus diperjuangkan dan dijaga secara bersama-sama, karena demokrasi sudah menjadi kesepakatan dan diterapkan di hampir seluruh negara-negara dunia, termasuk Indonesia.
Salah satu prinsip demokrasi yang harus dijaga adalah soal bebebasan berekspresi dan berpendapat. Prinsip demokrasi secam ini, Bursah melanjutkan, merupakan sebuah ruang bagi anak bangsa dalam membangun berbagai narasi sebagai upaya membangun demokrasi yang berkualitas atau subtantif. Bursah kemudian mengutip pendapat tokoh dunia dari Amerika Serikat, Samuel Phillip Huntington.
"Kelau istilah Huntington, pembangunan politik itu menekankan pada penataan kelembagaan parpol. Kalau parpolnya tidak melembaga dengan baik, tidak menyerap aspirasi, tidak menerapkan pendidikan politik maka demokrasi tidak berkembang baik," tandas Bursah.
Menurut Bursah, semua elemen anak bangsa memiliki kewajiban untuk mengisi institusi atau kelembagaan partai politik dengan nilai-nilai universal. Dengan mengutip pendapat Huntington lagi, Bursah mengatakan bahwa ujung dari demokrasi bukanlah Pimilu atau Pilpres.
"Ujung dari demokrasi itu adalah bagaimana kelembagaan politik itu berkembang, sebagai wadah membuka arus bagi masyarakat lebih makmur, menikmati demokrasi dan ekonomi. Demokrasi harus berkembang dan kompatible. Kalau tidak, pasti ada yang keliru," paparnya.
Bursah kemudian mengkorelasikan demokrasi dengan berita hoaks. Diketahui, berita hoak alias bohong, merupakan satu istilah yang menjadi perbincangan publik sejak lima tahun terakhir ini. Penyebaran infomasi hoaks tidak sesuai dengan demokrasi. Berita hoaks merusak demokrasi dan menjadi ancaman bagi sebuah negara, termasuk Indonesia sebagai sebuah bangsa yang menerapkan demokrasi Pancasila.
"Kita setiap hari disibukkan dengan hoaks, masyarakat kita terbelah. Mestinya tidak boleh ada hoak, apalagi kita mau Pilpres. Karena demokrasi salah satu produknya adalah Pemilu," katanya.
Lebih lanjut, Bursah menambahkan bahwa demokrasi merupakan suatu mekanisme, proses dan sirkulasi kekuasaan untuk menguji kepemimpinan di hadapan publik.
"Apakah seorang pemimpin itu layak mencalonkan, dicalonkan lagi atau tidak, dalam periode tertentu," tambah dia.
Selain itu, Bursah juga menyinggung soal arus utama informasi antara media mainstrem dan media sosial. Dia mengatakan bahwa dirinya lebih menganggap media sosial, seperti facebook, twitter, instagram, dan line, sebagai media arus utama. Yang bisa mengakses media utama media sosial ini menurut dia adalah generasi milenial.
"Hampir 50 persen, 49,2 persen medsos diakses kaum milenial. Bahanya kalau kita tidak menyaring inforkasi di medsos, itu yang menyebabkan kecuriagaan dan guncangan," katanya.
Bursah menyebutkan beberapa fakta berita hoaks yang berseleweran di media sosial beberapa tahun terakhir ini. Menurut Bursah, banyak masyarakat di pedesaan yang percaya akan peredaran informasi hoak tersebut. Berita hoak tersebut alamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"7 persen masyarakat percaya Jokowi PKI. Padahal dia lahir 1961. Sementa G 30 S/PKI tahun 1965. Kemudian pak Jokowi dianggap keturunan Cina, pak Jokowi dianggap Katolik. Padahal dia sudah naik haji sebelum jadi Wali Kota Solo. Dianggap kriminalisasi ulama, padahal tidak ada kriminalisasi"
"Yang ada adalah anggota masyarakat melakukan kesalahan yang jempolnya menyebarkan informasi palsu. Ini bahaya. Kalau informasi yang salah terus disebarkan pada akhirnya dianggap benar. Inilah bahanya demokrasi kita," tutup Bursah. (RF)
