 |
| Sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI-Polri dalam pertemuan di kediaman Kombos Pol (purn) Nugroho Djayusman) |
Pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Nugroho Djayusman, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Sofjan Jacoeb dan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso. Nampak hadir Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban dan mantan Menteri, Rizal Ramli.
Djoko Santoso mengatakan, petisi tersebut untuk mengawal Pilpres agar TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara berlaku netral dalam Pilpres 2019. Karena menurutnya jika aparat negara tidak netral sama saja Indonesia kembali dalam peradaban yang primitif.
“Saya diundang ke sini untuk ada deklarasi dan rekomendasi menghimbau mendesak kepada TNI, Polisi, Intelijen kepada ASN agar mengawal peradaban ini dengan baik. Jangan mempermalukanlah. Kita sudah 73 tahun merdeka jangan mempertontonkan peradaban primitif,” kata Djoko Santoso dalam acara tersebut, Senin (28/1/2019).
“Mari kita pertontonkan demokrasi kita dengan peradaban yang tinggi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Tentara tidak netal itu peradaban primitif,” tambah Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga itu.
Sementara itu, petisi dibacakan oleh Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Sofjan Jacoeb.
Ada dua poin dalam petisi yang ditujukan ke pemerintah Indonesia tersebut, yaitu:
Pertama, Mendesak netralitas TNI, Polri, BIN dan semua Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2019.
Kedua, Mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijaga oleh prajurit TNI-Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019.
“Kepada semua pihak termasuk masyarakat luas agar melaporkan kepada Bawaslu dan pihak terkait lainnya, apabila mengetahui terjadinya ketidak netralan atau keberpihakan jajaran TNI, Polri, BIN dan aparatur negara lainnya demi menjamin jujur dan adilnya pemilu,” tutup Jacoeb. (FK).
