Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, persoalan utama dalam penegakan supremasi hukum di negeri ini ada empat.
Pertama, buruknya moralitas aparatur akibat tidak jelasnya reward and punishment, sehingga sikap konsistensi aparatur lenyap, sikap diskriminasi berkembang pesat, tolok ukurnya selalu uang.
“Artinya, perlu keberanian dari rezim yang berkuasa untuk memberikan sanksi yang berat bagi aparatur penegak hukum yang mempermainkan penegakan supremasi hukum. Diantaranya menjatuhkan hukuman mati bagi aparatur yang mempermainkan hukum,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/1/2019).
Kedua, sambung Neta, gaji dan tunjangan harus menjadi perhatian serius pemerintah yang berkuasa, sehingga kesejahteraan aparatur negara, khususnya aparatur penegak hukum terjaga.
Ketiga, fasilitas dan dana operasional aparatur sesuai dengan tuntutan kerja, agar aparatur penegak hukum tidak menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum.
“Keempat, rezim yang berkuasa harus mendorong agar aparatur penegak hukum mampu membangun budaya kesadaran hukum di lingkungan kerjanya maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa. Keempat hal itu perlu dilakukan simultan dan terukur agar membuahkan hasil maksimal,” katanya.
Neta melalui IPW berharap, dalam debat selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berani mengatakan, bahwa jika terpilih dan tidak menepati janji, maka KPU dapat melayangkan opsi tidak percaya. Jika capres terpilih tidak mewujudkan janji kampanyenya, sambungnya, ada penjelasan mengenai kendalanya. Sehingga rakyat yang sudah mencatat janji kampanye capres tersebut tidak merasa dibohongi.
“Terutama dalam hal penegakan hukum dimana Polri adalah garda terdepannya, para capres harus paham bahwa penegakan hukum adalah payung sebuah bangsa agar keteraturan sosial dan rasa keadilan publik terpelihara," katanya.
