Faktanews.id - Sejak awal pandemi hingga saat ini, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang melintasi 3 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten) menjadi wilayah penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak. Mobilitas orang di wilayah ini memang cukup tinggi, terlebih di Jakarta yang merupakan pusat aktivitas dan kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Angka kasus Covid-19 yang tinggi di Jabodetabek tidak bisa dilepaskan dari tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ini.
Oleh karena itu, sudah saatnya penanggulangan Covid-19 Di Jabodetabek dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan komprehensif. Saat ini, banyak lapisan pengambil kebijakan penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek yaitu 3 Gubernur (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, yang mempunyai kebijakan yang berbeda-beda) ditambah Pemerintah Pusat.
Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, jika penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan komprehensif akan berdampak besar kepada efektivitas penanganan pandemi tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga secara nasional.
Ini karena, jika upaya penanganan mulai dari regulasi, kebijakan, peningkatan 3T (testing, tracing, treatment), kedisiplinan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ditambah menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas) di Jabodetabek sifatnya setara atau satu kesatuan dan ‘satu komando’ serta dikoordinasikan langsung oleh Pemerintah Pusat, diyakini penambahan kasus positif akan bisa dikendalikan.
“Jika kasus positif Covid-19 di Jabodetabek bisa dikendalikan bahkan diturunkan maka secara nasional kasus aktif juga akan turun signifikan sehingga penanggulangan pandemi secara nasional akan lebih efektif dan terkendali. Hemat saya, sudah saatnya penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek dilakukan secara terpadu, terintegrasi, komprehensif, setara dan diselenggarakan satu satu kesatuan dan ‘satu komando’ yang dikoordinasikan langsung oleh Pemerintah Pusat. Karena penyebaran virus tidak mengenal batas wilayah, maka pendekatannya bukan lagi wilayah tetapi fokus kepada pergerakan atau mobilitas manusia khususnya di Jabodetabek yang memang harus dikendalikan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (25/1).
Jika penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan langsung oleh Pemerintah Pusat, maka semua upaya mengendalikan laju pandemi di wilayah ini juga akan setara kualitasnya. Artinya, strategi penanggulangan Covid-19 terutama 3T dan kebijakan pembatasan di Jabodetabek harus sama atau mempunyai standar yang tidak berbeda.
Misalnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga harus mempunyai jumlah tes PCR yang sama dengan Jakarta (sesuai atau melampaui standar WHO). Begitu juga dengan kecepatan tracing dan treatment (pelayanan perawatan dan pengobatan) baik kapasitas rumah sakit maupun tenaga medis yang juga idealnya setara.
“Kenapa 3T penting, karena di banyak negara sudah teruji menjadi strategi utama memperlambat dan menghentikan penyebaran Covid-19. Mewujudkan penanggulangan Covid-19 yang terpadu di Jabodetabek butuh intervensi dari Pemerintah Pusat,” pungkas Fahira. (MMA)
