Faktanews.id - Presiden Mahasiswa UIN Jakarta (2019), Sultan Rivandi melancarkan kritik terkait usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Dia menolak usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI tersebut. Sebab, kata dia, usulan kenaikan gaji menjadi Rp 8,38 miliar per tahun pada 2021 itu tidak etis di tengah krisis karena pandemi Covid-19.
'"Para pejabat itu harusnya sadar bahwa kondisi sedang sulit, kemiskinan bertambah, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat rendah, artinya semua orang sedang dalam keadaan krisis akibat pandemi. Kalau justru anggota DPRD naik gaji, ini adalah bentuk pengkhianatan," ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/12/2020).
Apapun alasan yang dilontarkan atas wacana kenaikan gaji ini, Sultan sangat tidak setuju. Karena menurutnya, bernegara bukan hanya sekedar persoalan boleh atau tidak, tapi apakah etis atau tidak.
"Menjadi pejabat bukan hanya sekedar soal sesuai aturan atau tidak, tapi juga soal baik atau tidak. Harus ada landasan etis yang harus ditegakkan. Dan kenaikan gaji pejabat di tengah kondisi rakyat yang sengsara adalah akrobat politik yg buruk", tandas Sultan yang juga sempat menjadi penggerak mahasiswa pada aksi "Reformasi Dikorupsi" ini.
Untuk itu, Sultan mengajak seluruh elemen masyarakat menolak usulan kenaikan gaji untuk 106 anggota DPRD tersebut.
"Masyarakat sudah seharusnya melakukan gelombang penolakan agar pengalokasian anggaran daerah bisa terserap dengan hal hal yang lebih bermanfaat dan dapat dirasakan oleh rakyat," tegas Sultan.
Jika usulan kenaikan gaji Rp 8,38 miliar tersebut berjalan mulus maka masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp 698,6 juta per bulan. (ANS)
