Faktanews.id - Deklartor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Andrianto SIP meminta, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak menuduh bahwa KAMI merupakan sekumpulan kepentingan.
"Moeldoko mestinya bertabayun sama KAMI," ujar Andrianto, yang juga Kepala Kesekretariatan KAMI, Jumat (2/10/2020).
Andrianto juga meminta Moeldoko tidak menuduh bahwa KAMI memiliki agenda akan mengganggu stabilitas politik tanah air. Tak sampai di situ, kata Andrianto, mantang Panglima TNI itu mestinya tidak boleh mengancam terhadap keberadaan KAMI.
"Era sekarang jangan lagi pakai pola main ancam. Apalagi negara sedang terpuruk. Bisa makin jauh kondusif bila security aproach yang dilakukan pemerintah," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Presidium KAMI Din Syamsuddin. Menurut Din, KAMI mengingatkan Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, kata dia, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman.
"Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan. KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," kata Din.
Din menilai Moeldoko belum membaca Maklumat KAMI dengan seksama dan apalagi memahami isi Maklumat secara mendalam. Menurutnya, KAMI memang merupakan sekumpulan kepentingan dan memiliki banyak kepentingan.
Kepentingan KAMI yang dimaksud Din, antara lain, Meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara yang banyak mengalami penyimpangan, Mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada), Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
Kemudian, Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh, Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.
"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," katanya.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan bahwa gerakan KAMI hanya merupakan sekumpulan kepentingan.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," sebut Moeldoko.
Moeldoko mengatakan tidak menampik jika gagasan KAMI sempat memanaskan suhu politik. Ia mengatakan dinamika politik terus berkembang.
"Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," katanya.
