"Kementan mencatat ada 34 juta petani dengan 7,46 juta hektar sawah di seluruh Indonesia. Kami merasa sangat terbantu saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani berkat menggunakan NIK. Akurasi data Kementan terhadap NIK sudah mencapai 94 persen," kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam sharing session Praktik Baik Pemanfaatan NIK Untuk Program Subsidi Pemerintah di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Menurut Mentan Syahrul, distribusi subsidi pupuk menggunakan NIK sangat penting. Kami menerapkan SOP (standard operating procedure) yaitu selalu memadankan data penerima subsidi dengan NIK.
"Ketika dicocokkan dengan NIK by name by address, data penerima subsidi kami hampir 100 persen betul," kata Menteri Syahrul.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini pun mengaku kerja sama pemanfaatan data yang telah dibina antara Kementan dan Kemendagri sudah semakin baik.
"Data Kependudukan Dukcapil sangat clean and clear. Ini sangat bermanfaat terhadap upaya kami dalam mencegah korupsi bantuan subsidi pupuk. Sebab, petani baru bisa dapat subsidi pupuk bila datanya sesuai NIK. Sistem ini mereduksi potensi korupsi," pungkas Mentan Syahrul.
Dengan adanya kesepakatan itu, NIK yang dikelola oleh Kemendagri akan dijadikan basis integrasi data dalam pemberian bansos dan subsidi.
"NIK menjadi instrumen yang paling efektif untuk mengidentifikasi penerima bantuan subsidi pemerintah," kata Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh di temat yang sama.
Sebagai negara berpenduduk nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia memiliki database kependudukan yang mencatat rapi lebih dari 268 juta data penduduk by name by address, dari bayi lahir sampai penduduk dewasa.
Masing-masing data penduduk itu terdiri 31 elemen data lengkap dengan NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama ibu-bapak, hingga golongan darah.
"Ini menjadi modal besar yang kuat untuk membangun integrasi data," kata Dirjen Zudan. Dukcapil. (FIK)
