"Kritik dan permintaan dari ICW tersebut justru menjadi janggal mengingat BIN bukan lembaga penegak hukum dan tidak mempunyai kewenangan penagakan hukum. BIN adalah lembaga negara dengan single client dan end user Presiden yang tugasnya untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara," ujar Stanislaus, Kamis (30/7/2020).
Menurut Stanislaus, ICW semestinya melayangkan kritik kepada Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung yang menangani kasus Djoko Tjandra. Terkait keluar masuknya Djoko Tjandra, kata Stanislaus, yang layak disoroti adalah Imigrasi.
"Selain itu yang patut disoroti adalah adanya oknum dari Bareskrim Polri yang membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra," katanya.
Terkait dengan kebutuhan untuk mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra di luar negeri, permintaan bantuan kepada BIN, menurut Stanislaus, hal itu sangat wajar, namun tetap harus sesuai dengan kaidah dan fungsi BIN yang mempunyai single cliet dan end user Presiden.
"Sehingga salah alamat jika kasus Djoko Tjandra ini permasalahannya ditimpakan kepada Kepala BIN," tukasnya.
Lebih lanjut, Stanislaus mebambahkan bahwa kritik ICW yang nampak mengarah kepada Kepala BIN Budi Gunawan secara personal patut dicurigai dan mempunyai agenda tersembunyi. Jika ingin tegak lurus menunjukkan kepedulian terhadap kasus Djoko Tjandra ini, lanjut Stanislaus, ICW seharusnya bersikap kritis kepada lembaga yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus Djoko Tjandra dan pihak-pihak lain yang diduga atau sudah terbukti membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra.
"Dalam iklim demokrasi saat ini tentu kritik sangat diperlukan untuk membangun negara menjadi baik lagi. Namun, kritik yang disampaikan tetap harus sesuai konteks permasalahan dan jernih dalam bersuara tanpa disertai motif-motif lain yang bisa menjadi bias kritik," katanya.
Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, mudahnya Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia jadi cerminan tidak optimalnya kinerja lembaga yang dipimpin oleh Budi Gunawan ini.
"Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal," kata Kurnia lewat keterangannya, Selasa (28/7/2020).
