Diantara tuntutan MUI yang paling disorot publik adalah batalkan RUU HIP. Jika diteruskan, MUI mengancam akan demo besar-besaran. "Hidup mulia atau mati Syahid", katanya. Sedap! MUI siapkan komandan lapangan untuk memimpin demo besar-besaran itu. Mantabs!
Berapa lama pemerintah dan DPR diberi waktu untuk batalkan pembahasan RUU HIP? 3x24 jam? 7x24 jam? Mesti jelas. Jangan sampai setahun gak dibatalkan, MUI diam. Sama juga boong!
Pemerintah bilang: "tunda". MUI belum bereaksi. Ketua MPR bilang: "hentikan sementara". MUI juga belum bergerak.
Sepekan terakhir, pressure MUI kepada pemerintah dan DPR memang telah berhasil menghidupkan kembali adernalin Umat yang selama ini dilanda ketakutan.
Takut? Sejumlah kematian dan penangkapan demonstran dalam beberapa peristiwa membuat umat berada dalam situasi mencekam. Status tersangka para ulama dan tokoh menyebabkan barisan umat juga berantakan.
Lahirnya Maklumat dan pressure MUI berhasil tidak saja mengembalikan keberanian umat, tapi juga menyatukan barisan yang setahun terakhir telah berantakan.
Barisan umat akan lebih solid jika ancaman demo MUI terwujud. Saat ini, Umat disatukan oleh satu isu: lawan RUU HIP.
Hanya saja, ancaman demonstrasi MUI belum terbukti. Gak jelas kapan waktunya. Gertak sambalkah?
Sebagian tokoh dan umat tak sabar. Khawatir ada upaya penggembosan. Mereka mengambil inisiatif turun ke jalan. Kepung gedung DPR. Hari rabu, 24 Juni 2020 besok kabarnya menjadi hari pertama demonstrasi RUU HIP digelar di Jakarta. Apakah umat yang selama ini demo di berbagai daerah akan ikut gabung juga ke Jakarta?
Inisiatif gerudug gedung DPR ini terjadi ketika pemerintah memutuskan "ditunda". Ditunda artinya, akan dilanjutkan. Keputusan pemerintah dikuatkan oleh Ketua MPR yang menyatakan "dihentikan sementara". Gawat!
Lalu, apa tuntutan umat di gedung DPR hari rabu besok? Apakah hanya untuk batalkan RUU HIP? Atau ada tuntutan yang lain?
Mengacu pada Maklumat MUI poin 5, ada tuntutan untuk mengusut para oknum di balik RUU HIP. Umat nampaknya akan menjadikan Maklumat MUI poin 5 ini sebagai bagian dari tuntutannya. Umat meminta kepada MUI agar tetap berkomitmen terhadap seluruh maklumatnya, termasuk pada poin 5: Usut para oknum di balik RUU HIP. Bila perlu, bentuk Tim Pencari Fakta (TPF) MUI.
Jangan sampai MUI kendor di saat umat sedang bergerak mengawal dan mendukung Maklumat MUI. Terutama untuk membatalkan RUU HIP dan mengusut tuntas oknum di balik RUU HIP tersebut. Jika itu terjadi, umat akan menuduh MUI berkhianat kepada umat. Ini gak boleh terjadi!
Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
