Kinerja Empat Menteri Jokowi Ini Dinilai Buruk Dan Layak Diganti Versi KNPI

(Ketum KNPI Haris Pertama dalam diskusi virtual New Normal: Perlukah Reshuffle Kabinet)

Faktanews.id - Ketua Umum KNPI, Hari Pertama meminta Presiden Jokowi mengevaluasi para menterinya. Haris menyebut ada empat menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju kinerjanya buruk dan harus direshuflle oleh Jokowi.

"Menteri menteri yang harus dievaluasi ada empat, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Jualiari P Batubara, dan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim," ujar Haris, Senin (8/6/2020)

Hal tersebut disampaikan Haris saat menjadi narasumber diskusi virtual bertema "New Normal: Perlukah Reshuffle Kabinet?", Minggu (7/6/2020) malam.

Selain Haris, hadir sebagai narasumber pada kesempatan itu adalah Ketum GPII Masri Ikoni, Pengamat ekonomi yang juga Alumni FE UGM Supiandi, dan pengamat politik Reza Hariyadi. Diskusi dipandu mantan Ketum GPII Karman BM.

Menurut Haris, empat menteri Jokowi yang harus dievaluasi tersebut karena kinerjanya buruk selama penanganan pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Haris menyebut carut-marut kinerja Airlangga terlihat dari progam kartu prakerja.

"Menko perekonomian ingin mencari panggung sendiri. Punya motif politik menuju 2024. Itu tidak boleh," tukas kata Haris.

Sedangkan alasan untuk mereshufle Mensos karena banyaknya data yang tidak valid, sehingga program jaminan sosial tidak berjalan dengan baik. Mensos gagal menyiapkan data yang baik.

"Sehingga program jaminan pengamanan sosial tidak tepat sasaran dan cenderung bermasalah," katanya.

Kemudian alasan Haris meminta Jokowi mereshuffe Menkes Terawan karena dia cenderung lalai dan meremehkan pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan Mendikbud Nadiem. Menurut Haris, Nadim gagal membuat kebijakan yang adaptif dengan penanganan covid 19. Bahkan dia dianggap tidak mampu memperjuangkan supaya bidang pendidikan juga masuk dalam bidang yang diberikan insentif dari anggaran 405 triliun untuk penanganan covid.

"Kehebatan yang dielu elukan dari seorang Nadim tiba tiba hilang tak nampak," papar Haris.

Sementara itu, pengamat politik, Ade Reza Hariyadi mengatakan Reshuflle kabinet merupakan hak proregatif Presiden. Ada beberapa variable yang harus dilihat ketika berbicara reshuflle dan hak proregatif. Diantaranya adalah popularitas.

"Sementara ini popularitas kabinet Jokowi masih bagus. Selain popularitas perlu ada eksternal. Ekstranilats artinya adanya dinamika politik yang kencang yang dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja Presiden," tukas Ade.

Tak sampai di situ, Ade juga menilai munculnya dinamika wacana pemakzulan, impeachment dan new presiden belum memiliki relevansi yang signifikan di tengah pendemi covid-19.

"Tapi gerakan itu akan signifika jikan wacana publik sejalan dengan gerakan extra parlementer. Ini kan tidak ada," kata Ade. (RF)