Hal itu disampaikan Anwar usman ketika menyampaikan keynote speaker dalam Tadarus Kebangsaan dengan topik “Siapkah Kita Melaksanakan Pilkada Di Tengah Covid-19” yang dilaksanakan secara virtual oleh Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Mataram, Jumat (19/6/2020).
“Dalam kesempatan ini perlu kita untuk saling mengingatkan bahwa kesuksesan di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya Pilkada Serentak, adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Setiap kita dalam profesi masing-masing, baik sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, akademisi, advokat, pengamat, atau apapun profesinya, termasuk kami di Mahkamah Konstitusi memiliki peran dan andil untuk menjaga, mengawal, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi yang sudah menjadi amanat Konstitusi,” kata Anwar usman.
Mahkamah Konstitusi, ungkap Anwar, sebagai lembaga negara di bidang yudisial yang diberi kewenangan memutus perselisihan pemilihan kepala daerah akan senantiasa mempersiapkan diri untuk mengemban amanah tersebut.
Dikatakan Anwar, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 mengalami kondisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, negara berkewajiban memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi. Namun di sisi lain, negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan demi tidak semakin meluasnya pandemi Covid-19 di masyarakat.
Pelaksananaan protokol kesehatan, ujarnya, juga merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat yang sesuai dengan amanat Konstitusi.
“Jika Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, maka akan banyak penyesuaian yang harus dilakukan dalam setiap tahap pelaksanaan pilkada serentak. Penyesuaian tahap pelaksanaan pilkada serentak bukan hal mudah untuk dilakukan. Meski juga bukan berarti hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan,” katanya.
Anwar berkeyakinan, jika setiap ikhtiar yang dilakukan didasari dengan niat untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara, serta telah bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya, maka kewajiban sebagai manusia untuk berusaha berarti telah ditunaikan.
“Tentu kita semua menyadari dan memahami, bahwa setiap pilihan pasti tidak akan ada yang sempurna. Oleh karena itu, pelaksanaan acara ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam menentukan pilihan-pilihan yang baik bagi bangsa dan negara,” tegas Anwar.
Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi yang menyampaikan pengantar pada acara tersebut mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dikatakannya, pemerintah memiliki tanggung jawab sejarah, moral dan politik untuk memastikan hak konstitusional rakyat untuk menentukan kepemimpinan daerah dapat ditunaikan dengan baik.
Untuk menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada Serentak, Bursah meminta agar masukan dari para ahli, akademisi, dan civil society benar benar diperhatikan.
“Masukan mereka perlu didengar agar komplikasi dari pandemi ini bisa direduksi sehingga bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas dan mendapatkan kepemimpinan yang mumpuni, sekaligus bisa menghambat transmisi dari Covid-19, karena kerumunan bisa menyebabkan penularan,” kata Bursah.
Sementara itu, Anggota KPU RI Ilham Saputra menegaskan pihaknya akan terus berikhtiar agar pelaksanaan Pilkada Serentak bisa dilaksanakan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Usaha yang dilakukan di antaranya ketentuan mengenai jumlah pemilih dalam satu TPS yang tadinya paling banyak 800 dipangkas menjadi 500 pemilih.
“Ikhtiar ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pemilih. Seluruh tahapan yang kita lakukan akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Ilham.
Pada kesempatan yang sama Anggota Bawaslu RI M Afifuddin mengingatkan agar situasi kedaruratan dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini jangan sampai menjadi pemicu bagi makin merebaknya penyebaran virus dengan timbulnya cluster-cluster baru.
“Jadi harus dijaga kesehatan penyelenggaranya dan kesehatan warganya. Makanya KPU harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik agar semuanya bisa terakomodasi, terfasilitasi dan mengantisipasi penyebaran virus,” kata Afif. Aprianto
