"Tidak bisa dipungkiri kontribusi dan perhatian pemerintah pusat terkait pembangunan Papua begitu besar. Tak kurang sekitar 93 triliun anggaran yang sudah dikucurkan untuk otonomi khusus di Papua dan 33 triliun untuk Papua Barat," ujar Direktur Time Indonesia Kiagus Firdaus.
Hal tersebut disampaikan Kiagus saat menjadi pembicara Webina bertajuk "Menakar Pembangunan Nasional di Papua", Rabu (17/6/2020) malam. Webinar ini diinisiasi Badko HMI Sumbagsel.
Menurut Kiagus, kemajuan pembangunan di Papua yang sangat adalah infrastruktur seperti jalan Trans Papua. "Selain itu dengan ditunjuknya Papua sebagai tuan rumah PON menggambar Provini ini sudah setara dengan daerah lain," katanya.
Kiagus berharap, pemerintah tidak melupakan pembangunan sumber saya manusia (SDM) di tanah Indonesia bagian Timur tersebut. Pembangunan infrastruktur harus diingiri pembangunan kualitas SDM.
"Sudah saatnya putra-putri Papua yang telah mengenyam pendidikan di Pulau Jawa bisa kembali ke Papua untuk mengabdi dan membangun,"ungkap Pria asal Pagar Alam ini.
Kiagus meyakini konflik yang selama ini berlangsung di Papua bisa berakhir apabila pembangunan infrastruktur dan SDM terus dikembangkan.
"Pemerintah harus bisa memutus matarantai konflik di Papua dengan dan kebijakan dan pembinaan meningkatkan SDM masyarakat Papua," tukasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua PGK Papua Barat Ichawan Ar Rasyid Kabes. Menurutnya, kemajuan Papua juga tampak dari pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan.
"Namun sebagaian masyarakat Papua menilai rasa keadilan sepenuhnya belum dirasakan oleh masyarakat Papua terutama penyelesaian pelanggaran HAM sehingga konflik sosial masih terus saja terjadi dan berdampak pada situasi keamanan masyarakat saat ini," papar dia.
Menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat saat ini terkait keleuasaan otonomi khusus Papua. Dia mengatakan, konflik sosial yang selama ini terjadi di Papua karena tidak meratanya kesejahteraan masyarakatm
"Konflik ini terjadi tidak lain karena kurang meratanya dampak otonomi khusus ditengah masyarakat Pupua" ungkapnya.
Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah M. Sadi mengatakan, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua diperlukan revisi UU Otonomi khusus Papua.
"Mungkin saja UU Otosus ini perlu menyerap kearifan Lokal Papua sehingga ada keluasaan kearifan lokal berkontribusi dalam pembangunan sehingga hasil dirasakan masyarakat Papua," ucap dia.
Adapun Ketum BADKO HMI Sumbangsel, Bambang Irawan bangga atas kemajuan pembangunan Papua. Dia berharap segala persoalan yang selama ini dialami masyarakat Papua secepatnya teratasi.
"Tentu sebuah apresiasi kita sampaikan hari ini Papua sangat mengalami peningkatan signifikan baik segi infrastruktur, pendidikan kesehatan dan SDM nya. Kita berharap pemerintah pusat tetap fokus memberikan hal terbaik untuk saudara kami di Papua dan secepatnya menyelesaikan konflik sosial agar Pembangunan Nasional di Papua berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan," tutup bambang. (RTH)
