-->
    |

Pemerintah Gagal Menanggulangi Covid-19, Bagaimana Nasib Rakyat?

Faktanews.id - COVID-19 pertama kali muncul Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebabkan batuk, flu, demam dan gangguan pernapasan akut parah yang menyebabkan kematian.

Di Indonesia kasus Covid-19 pertama yang terdeteksi oleh pemerintah adalah 2 orang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di depok, kedua WNI yang terjangkit Covid-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dan kontak langsung dengan Warga Negara Jepang di Jakarta yang diketahui positif Covid-19 setelah WN Jepang tersebut kembali ke Malaysia dan melakukan pemeriksaan disana.

Begini kronologisnya, 14 Februari 2020 terjadi kontak WN Jepang dengan WNI yang tinggal di depok, keduanya berdansa disuatu acara, 16 Februari 2020 WN Jepang pulang ke Malaysia, dan WNI sudah mengalami gejala dan berobat jalan, 22 Februari 2020 ibu pasien mengeluhkan sakit, 26 Februari 2020 keluhan tak kunjung sembuh, saat kembali ke rumah sakit pasien bercerita sempat kontak dengan WN Jepang lalu ditetapkan statusnya menjadi ODP dan PDP, 28 Februari 2020 mendapat kabar jika rekan pasien WNI yang pulang ke Malaysia (WN Jepang) positif Covid-19, pada 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo yang di damping Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengumumkan kasus positif pertama di Indonesia.

Sebelumnya pejabat kementerian kesehatan menyampaikan bahwa Indonesia nihil kasus corona dengan menepis berbagai berita baik nasional maupun internasional. Padahal jika diamati dari kronologis diatas kasus pertama di Indonesia terjadi sejak WN Jepang datang dari luar negeri dan kontak dengan WNI. Dunia internasional sempat meragukan atas klaim pemerintah jika Indonesia bebas dari Covid-19.

Perdana Menteri Australia Scott Morisson menyampaikan kepada radio 3AW yang dikutip dari The Sydney Herald bahwa klaim nol infeksi di Indonesia disebabkan dari ketidak mampuan untuk menguji corona. Ahli penyakit menular dari Australian National University Profesor Sanjaya Senayake menyampaikan ada kemungkinan sejumlah kasus tak terdeteksi.

Hingga Mei 2020 kasus Covid-19 terus bertambah dan menembus angka belasan ribu dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, bahkan dampaknya bukan hanya pada kesehatan namun juga perekonomian masyarakat dan perekonomian negara juga babak belur dihantam Covid-19. Jika sejak awal pemerintah Indonesia melakukan langkah antisipasi yang tepat dan cepat dalam penanganan, hal ini bisa dicegah dan angka persebaran virus bisa ditekan.

Lemahnya sistem penjagaan di bandara menjadi pintu masuk Covid-19 ke Indonesia, meskipun menteri kesehatan Dr. Terawan telah menyampaikan ke publik bahwasannya pihak kemenkes dan pemerintah memperketat pintu keluar masuk bandara namun faktanya Covid-19 hari ini mencapai belasan ribu kasus dan ratusan meninggal dunia, mestinya pemerintah melakukan proteksi yang super ketat di bandara, bahkan seharusnya pemerintah menghentikan sementara penerbangan internasional sejak virus ini menyebar ke berbagai negara.

Pemerintah pada saat itu justru mendorong untuk meningkatkan kunjungan pariwisata karena beranggapan Indonesia bebas dari Covid-19. ada pula spekulasi pejabat yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara tropis jadi virus tidak akan bertahan lama dan tidak kuat disini, seorang pejabat tinggi bicara seperti sedang berhalusinasi. Artinya disaat semua negara bersiap siaga menangani pandemi ini, pemerintah kita justru malah lengah.

Lambatnya penanggulangan dan terlalu banyak perdebatan antar pejabat negara menjadi bagian dari kelemahan kita menangani masalah ini padahal ada nasib rakyat dan negara yang harus dilindungi dari pandemi. Seiring perdebatan dan berjalannya waktu virus semakin menggerogoti rakyat, semakin hari angka meningkat drastis dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai belasan ribu orang.

Lemahnya deteksi virus, rapid test dan swab test juga menjadi masalah dalam penanganan ini, dalam data BNPB/Gugus tugas percepatan penanganan Covid- 19 banyak bantuan yang masuk dari swasta dan beberapa negara sahabat baik dalam bentuk uang maupun barang/makanan, belum lagi pemerintah pusat menganggarkan 405 Triliun untuk menangani Covid-19.

Semestinya pemerintah memaksimalkan anggaran dan bantuan yang ada untuk gencar melakukan rapid test secara merata agar angka penyebaran bisa dideteksi, bukan menunggu laporan atau keluhan dari masyarakat yang terindikasi terpapar baru ditangani.
Memang bukan hanya Indonesia yang terdampak Covid-19, banyak Negara-negara lain terkena virus ini, namun masing-masing Negara memiliki strategi dan cara penanganan tersendiri. Tak jarang dari beberapa Negara yang terdampak berhasil mengendalikan virus ini.

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat yang sangat lambat berakibat fatal hari ini, sejak pengumuman pertama kasus Covid-19 pemerintah pusat baru membuat kebijakan penanganan yang berdasarkan konstitusi yaitu pada tanggal 31 Maret 2020. Hal ini membenarkan jika pemerintah sangat tidak siap dan terbilang menyepelekan Covid-19 diawal. Lalu bagaimana nasib rakyat dan bangsa ini kedepan.

Oleh: Abraham

Penulis adalah Aktivis Mahasiswa, Ketua Umum Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB)

Komentar Anda

Berita Terkini