"Dari awal sikap dan respon pemerintah sangat lamban menghadapi Covid19. Korban sudah puluhan ribu, belum lagi kalau soal korban terdampaknya, terus sekarang dengan istilah new normal ngajak berdamai dengan corona? pemerintah makin mempertegas kelambanannya sekaligus keanehannya" Ungkap Riyan yang juga Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah ini.
Selain itu, Pihaknya juga menilai Distribusi Jaring Pengaman Sosial kacau, Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang telah menjadi UU dianggap telah menyakiti hati rakyat, kenaikan iuran BPJS yang nyata memeras uang rakyat, serta UU Minerba yang menguntungkan segelintir pengusaha.
"Dibalik lamban dan anehnya penangan Covid19, ada distribusi Jaring Pengaman Sosial yang kacau. Data penerima yang tidak valid akan mengakibatkan penyaluran yang kacau. Selanjutnya, Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU telah menyakiti hati rakyat, Iuran BPJS yang dinaikan adalah upaya memeras uang rakyat ditengah kesusahan, serta UU Minerba yang baru disahkan hanya berpihak pada segelintir pengusaha," katanya.
Oleh karena itu, Riyan menyatakan bahwa kepemimpinan Jokowi kian melemah seiring dengan berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Hal itu memancing gelombang gerakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan masif.
"Konsekuensi dari hal diatas adalah bahwa kepemimpinan Jokowi kian hari kian lemah. Gelombang gerakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinannya juga makin masif. Tapi itulah konsekuensi dari kebijakan yang tidak mengedepankan kepentingan rakya," tegas Riyan yang merupakan mantan Ketua DEMA UIN Jakarta ini.
